Raih Nilai B, Pemkot Solo Raih SAKIP Award

Balai Kota Solo (Solopos/Burhan Aris Nugraha)
21 Februari 2019 03:18 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan Penghargaan SAKIP Award 2018 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Penghargaan diberikan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Wakil Wali Kkota Solo, Achmad Purnomo, pada acara penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LHE AKIP) dan SAKIP Award 2018 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (19/2/2019) malam.

SAKIP diberikan kepada sejumlah Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang berhasil menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik pada tahun lalu.

Penghargaan diberikan kepada 186 pemerintah daerah di wilayah III yang terdiri dari 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Papua, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. LHE AKIP berisi rekomendasi yang harus dilakukan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah pada tahun ini.

Evaluasi menyasar seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Untara, mengatakan Pemkot memperolah nilai 67,2 yang meningkat drastis dari tahun sebelumnya yaitu 62. Nilai itu masih masuk dalam predikat B, bersama Karanganyar, Sragen, Klaten dan Boyolali.

“Target tahun depan bisa masuk predikat BB. Dengan nilai saat ini, kita hanya butuh tambahan sedikit. Perlu memenuhi beberapa indikator sebagai syaratnya,” kata dia, kepada wartawan, Rabu (20/2/20109).

Rekomendasi LHE AKIP yang harus dilakukan tahun ini meliputi rasionalisasi anggaran dan peningkatan konektivitas antar organisasi perangkat daerah (OPD). Pada poin rasionalisasi anggaran, ia menyebut keberadaan anggaran pendukung yang sebenarnya tidak berpengaruh pada kegiatan pokok. Anggaran pendukung itu semestinya bisa dihilangkan. Contohnya, pengadaan barang sebagai pelengkap rapat koordinasi (rakor) pengawasan.

“Semestinya kita bisa mengurangi barang-barang yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan rakor. Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh OPD agar segera mencoret pengadaan yang tidak perlu di masing-masing instansi,” tutupnya.