Guru SMPN SBBS Gemolong Sragen Tak Digaji Selama 7 Bulan

Sejumlah guru dan komite sekolah di SMPN SBBS Gemolong mengikuti audiensi di Ruang Komisi IV DPRD Sragen, Kamis (21/2/2019). (Solopos - Moh. Khodiq Duhri)
21 Februari 2019 19:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Sebanyak 33 guru nonpegawai negeri sipil (PNS) di SMPN Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) Gemolong, Sragen, belum menerima gaji selama tujuh bulan terakhir.

Hal itu terungkap dalam audiensi antara guru, komite sekolah, kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen di Ruang Komisi IV DPRD Sragen, Kamis (21/2/2019).

Kepala SMPN SBBS Gemolong, Agung Jatmiko, pada kesempatan itu mengatakan masalah tunggakan gaji 33 guru tersebut sudah terjadi sejak sebelum ia bertugas di SMPN tersebut akhir Oktober 2018 lalu. Saat itu, kata dia, para guru sudah tidak menerima gaji selama empat bulan.

Hal itu diperparah dengan masih adanya utang kepada pihak ketiga. Menurutnya, terdapat tiga sumber pendanaan untuk SMPN SBBS Gemolong. Masing-masing dari sumbangan orang tua (SOT), bantuan operasional sekolah (BOS), dan bantuan dari Disdikbud Sragen.

“SOT sudah terpakai untuk operasional asrama dan sekolah seperti belanja dapur dan honor pegawai yang masak. Dengan jumlah siswa 44 anak, satu anak dapat dana BOS senilai Rp1 juta, otomatis hanya terkumpul Rp44 juta/tahun. Di sisi lain, beban belanja gaji guru sangat besar. Jumlah tenaga pengajar ada 33 orang. Semua non-PNS. Yang PNS hanya satu yakni kepala sekolah,” terang Agung.

Besaran gaji yang diterima guru SMPN SBBS Gemolong berbeda-beda mulai dari Rp300.000 hingga Rp2 juta/bulan. Besar kecilnya gaji guru itu tergantung masa kerja. Sejak semester pertama tahun ajaran 2018/2019, belum ada anggaran untuk gaji guru.

Untuk memecahkan masalah itu, Agung sudah mengumpulkan orang tua siswa dan berkonsultasi dengan Disdikbud Sragen. Pada pertengahan Januari, SMPN SBBS Gemolong mendapat bantuan dana senilai Rp664 juta dari Disdikbud Sragen.

Setelah dibelanjakan untuk membayar utang, menutup kebutuhan operasional dan lain-lain, masing-masing guru hanya mendapat jatah Rp400.000.

“Masih ada sisa dana Rp7 juta-Rp8 juta. Harapan kami dana itu bisa diberikan kepada guru setelah ada tambahan dana dari sumbangan sukarela dari orang tua siswa. Pada akhir Januari, kami mendapat sumbangan sukarela senilai Rp44 juta. Tapi, saat itu, sekolah kami juga mengalami defisit hingga Rp31 juta. Hal itulah yang membuat bendahara sekolah memilih mengundurkan diri karena merasa tak mampu lagi mengelola keuangan sekolah,” ucap Agung.

Ketua Komite SMPN SBBS Gemolong, Agung Purnomo, berharap pemerintah bisa me-review permasalahan yang dihadapi SMPN SBBS Gemolong. Dia berharap para guru tersebut segera mendapat gaji yang sudah menjadi hak mereka.

“Sangat tidak manusiawi jika guru yang sudah bekerja keras dalam mendidik siswa tidak mendapatkan haknya. Selama ini prestasi siswa SMPN SBBS Gemolong juga sangat membanggakan. Terakhir, siswa kami bisa meraih Juara I dan II di OSN [Olimpiade Sains Nasional). Ironisnya, kalau mereka mengikuti lomba, tidak pernah ada anggaran untuk sekadar makan dan minum. Ini mestinya segera dicarikan solusi,” papar Agung Purnomo.

Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi, mengatakan pemberian bantuan senilai Rp664 juta tersebut merupakan bagian dari perhatian Pemkab Sragen kepada SMPN SBBS Gemolong. Dia mengakui tidak bisa memberikan bantuan lebih dari itu karena ada sekolah lain yang juga perlu mendapat dukungan dana.

“Pembagiannya bagaimana saya serahkan kepada kepala sekolah. Memang dana itu tidak bisa setara gaji yang biasa mereka terima tiap bulan. Kami tidak mungkin berikan sesuai UMK. Adanya berapa ya silakan dibagi,” terang Suwardi.

Suwardi mengakui Pemkab Sragen bakal memberikan honor senilai Rp650.000/bulan kepada guru non-PNS SD dan SMP mulai tahun ini. Kendati demikian, syaratnya setiap guru wajib mengajar selama 24 jam/pekan.

Dengan jumlah siswa hanya 44 anak yang terbagi di tiga kelas, sebagian besar guru di SMPN SBBS Gemolong untuk memenuhi kewajiban mengajar selama 24 jam/pekan. “Sementara regulasinya seperti itu. Kalau persyaratan dipenuhi ya bisa dapat honor itu. Kalau tidak bisa dipenuhi ya belum bisa,” ucapnya.