Akuntabilitas Sukoharjo Terendah, Legislator Sebut Itu Cambuk Bagi Pemkab

Gedung DPRD Sukoharjo di wilayah Mandan, Sukoharjo, telah rampung dan siap ditempati, Kamis (3/1/2019). (Solopos - Indah Septiyaning W.)
22 Februari 2019 08:00 WIB Indah Septiyaning Wardhani Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Legislator DPRD Kabupaten Sukoharjo menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sukoharjo 2018 yang berada di peringkat terbawah di Jawa Tengah.

DPRD meminta Pemkab mengevaluasi secara menyeluruh program kerjanya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo Moch. Samrodin mengaku prihatin dengan hasil SAKIP Sukoharjo 2018. "Ini harus menjadi cambuk evaluasi secara komprehensif karena mengindikasikan buruknya perencanaan yang berpotensi terjadinya pemborosan APBD," kata dia ketika berbincang dengan Solopos.com, Kamis (21/2/2019).

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan kerap menemukan beberapa perencanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak sesuai dengan realisasinya. Dia bahkan khawatir kegiatan yang tak terlaksana akan berakibat pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Padahal kucuran anggaran tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dia berharap Pemkab Sukoharjo lebih serius lagi memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Paling tidak terdapat beberapa evaluasi dan ditingkatkan untuk mempengaruhi tingkat akuntabilitas, meliputi tujuan atau sasaran yang ditetapkan harus berorientasi pada hasil serta ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur.

"Program atau kegiatan yang ditetapkan harus berkaitan dengan sasaran dan perincian kegiatan sesuai dengan perencanaan," kata anggota Komisi IV DPRD itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santoso mengatakan siap mengevalusi kinerja seluruh OPD. Dia menilai perlu adanya perbaikan perumusan indikator kinerja utama dalam penyusunan rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD).

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) sebagai leading sector akan mengkoordinasikan perencanaan OPD tersebut. "Setiap OPD agar meninjau kembali indikator kinerja utama program atau kegiatan yang tercantum pada RPJMD," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Sukoharjo berada di urutan paling bawah pada penilaian SAKIP 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sukoharjo yang mendapat predikat CC bahkan kalah jauh dibandingkan Wonogiri yang mendapat predikat BB. Di Jateng hanya ada empat daerah yang mendapat predikat BB.