Pembahasan Sengketa Lahan PKL Solo Baru Sukoharjo Temui Jalan Buntu

Belasan PKL Pandawa Solo Baru dan PT Mitra Adi Perkasa (MAP) bersama OPD terkait mengikuti rapat dengar pendapat penyelesaian sengketa lahan di ruang rapat Gedung B DPRD Sukoharjo, Senin (25/2/2019). (Solopos - indah Septiyaning W.)
25 Februari 2019 16:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pembahasan sengketa lahan antara pedagang kaki lima (PKL) di utara pusat perbelanjaan Carrefour Solo Baru, Sukoharjo, yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pandawa Solo Baru, dengan PT Mitra Adi Perkasa selaku pemilik lahan, Senin (25/2/2019), deadlock atau menemui jalan buntu.

Dalam dengar pendapat di DPRD Sukoharjo, PKL menuntut kompensasi hingga Rp50 juta per bangunan dari pemilik lahan untuk mengosongkan lokasi berjualan tersebut. Sedangkan PT MAP menilai pengajuan kompensasi pedagang tak wajar.

PT MAP bersedia memberikan tali asih senilai Rp 1 juta per pedagang. Dengar pendapat itu selain dihadiri belasan PKL dan perwakilan pemilik lahan, dan Ketua Komisi I DPRD juga diikuti pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kecamatan Grogol, dan Pemerintah Desa Langenharjo.

Ketua Paguyuban Pedagang Pandawa Solo Baru, Nanang Iriawan, menyampaikan pedagang telah menempati lahan itu selama belasan tahun. Saat itu masih berupa lahan kosong dan rawa-rawa.

Saat ini terdapat 13 kios berdiri di sana. “Kami telah merawat lahan di sana, yang tadinya kosong dan rawa sekarang bersih terawat,” katanya.

Pemilik lahan hanya menawarkan kompensasi senilai Rp1 juta per pedagang. Nilai tersebut dianggap tidak manusiawi karena rata-rata pedagang telah mengeluarkan banyak uang misalnya untuk pengurukan lahan dan lainnya.

Karena itu pedagang berharap pemilik lahan bisa memberikan nilai kompensasi yang manusiawi. Pedagang menyepakati nilai kompensasi Rp50 juta.

Tali Asih

Salah satu PKL, Dwi Handayani, menolak penggusuran yang akan dilakukan pemilik lahan. Dia juga menolak ganti rugi yang ditawarkan pemilik lahan senilai Rp1 juta per bangunan. Ganti rugi tersebut tak sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan pedagang selama menempati lahan itu.

“Saya awal menempati lahan ini ditarik biaya Rp4 juta. Kemudian setiap tahun masih membayar uang sewa Rp3,5 juta dan uang keamanan maupun kebersihan. Saya juga mengeluarkan biaya uruk sebelum menempati lahan itu,” katanya.

Pengacara PT MAP, M. Syawal, mengatakan lahan yang ditempati PKL Pandawa Solo Baru dibeli dari pengembang dalam kondisi kosong pada 2008 lalu. Awalnya hanya ada satu pedagang batu bata di lokasi tersebut.

Namun dari tahun ke tahun jumlah pedagang meningkat dan membuat bangunan permanen tanpa izin pemilik. PT MAP meminta Pemkab Sukoharjo memberikan perlindungan hukum untuk somasi dan pengosongan lahan. Hal ini lantaran PT MAP selaku pemilik lahan yang sah secara hukum.

“Secara hukum lahan di sana adalah milik PT MAP. Kami masih memanusiakan mereka dengan menawarkan tali asih, tapi kalau sampai diminta kompensasi Rp50 juta jelas ini sangat tidak wajar,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Sukoharjo, Yosua Sindhu Riyanto mengatakan pertemuan kali ini tidak memberikan hasil memuaskan. Pemilik lahan dan PKL diminta menyelesaikan permasalahan ganti rugi secara internal.

DPRD tidak bisa intervensi lantaran sebagai pihak yang netral di antara keduanya. “Kami memberikan waktu sampai 6 Maret nanti untuk digelar pertemuan lanjutan. Di pertemuan ini nanti [6 Maret] mudah-mudahan ada solusi,” katanya.