2.230 APK di Sragen Ditertibkan, Muncul Lagi 390 APK Baru yang Melanggar

Sejumlah APK berupa bendera partai dipasang di pinggir Jembatan Mungkung, tepatnya di Jl. Sragen-Solo, Mungkung, Jetak, Sidoharjo, Sragen, Senin (25/2 - 2019). (Tri Rahayu)).
26 Februari 2019 17:12 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen mencatat 390 lembar alat peraga kampanye (APK) yang terdiri atas baliho, spanduk, dan bendera melanggar ketentuan kampanye. Sebelumnya Bawaslu menertibkan 2.230 APK.

Jumlah APK yang melanggar diperkirakan mencapai ribuan lembar. Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya, saat ditemui Solopos.com, Senin (25/2/2012), mengatakan selama ini Bawaslu sudah menertibkan 2.230 lembar APK yang melanggar ketentuan. Penertiban terakhir dilakukan Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen pada Senin (18/2/2019) lalu. APK makin marak menjelang Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019.

Kendati sudah ditertibkan, APK justru bertambah banyak. Baru sepekan ditertibkan, sudah ada APK baru yang jumlahnya lebih banyak. “Kami mencatat ada 149 baliho, 88 spanduk, dan 153 bendera melanggar ketentuan kampanye. Rata-rata kesalahannya terletak pada pemasangannya, dipasang menempel pada pohon, melintang di jalan, tidak berizin, melebihi ketentuan jumlah APK per partai politik, dan seterusnya. Kami berencana menertibkan ratusan APK yang melanggar itu pada Sabtu [2/3/2019] besok,” ujar Budhi, sapaan Ketua Bawaslu Sragen.

Penertiban dilakukan serentak dengan melibatkan seluruh panitia pengawas kecamatan (panwascam) di 20 kecamatan dan Satpol PP. Banyak APK, terutama bendera di sekitar Jembatan Mungkung, Sidoharjo. Ketentuannya adalah radius 20 meter dari jembatan harus bebas APK.

“Kampanye ini memang menyita banyak energi, terutama penertiban APK dan penanganan kasus-kasus pelanggaran administrasi lain. Kami juga menangani kasus dugaan netralitas aparatur sipil negara [ASN], tetapi masih belum bisa diekspos,” ujar dia.

Di sisi lain, Bawaslu mulai mengidentifikasi tempat pemungutan suara (TPS) rawan dengan 15 indikator. Identifikasi TPS rawan dilakukan dengan melibatkan pengawas TPS yang kini masih tahap perekrutan.

Indikator TPS rawan, kata Budhi, terbagi menjadi tiga isu besar, yakni berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT), indikasi money politics, dan kampanye. “Hal-hal yang berkaitan dengan DPT, misalnya ada orang asing di TPS, adanya pemilih yang belum masuk DPT, dan seterusnya. Bisa juga berkaitan dengan tokoh-tokoh politik di TPS. Kalau kaitannya kampanye, [bentuknya] pertemuan masyarakat sebelum pencoblosan,” tambah dia.

Komisioner Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Sragen, Edy Suprapto, menyampaikan pendaftaran pengawas TPS diperpanjang dari Kamis (21/2/2019) menjadi Rabu (27/2/2019) karena jumlah pendaftar belum memenuhi kuota. Sampai pendaftaran ditutup per Kamis lalu, baru ada 3.728 pendaftar dari kuota sebanyak 6.720 orang.

“Setelah diperpanjang per Sabtu [23/2/2019], jumlah pendaftar bertambah menjadi 3.761 orang. Seperti di Kecamatan Gondang baru 160 ada calon pengawas yang mendaftar untuk TPS di 167 lokasi,” ujar dia.