Sidang Kasus Korupsi Desa Doyong, Kejari Sragen Hadirkan 4 Saksi Kunci

Kajari Sragen Muhamad Sumartono (tengah) menjelaskan kasus dugaan penyimpangan DD dan ADD Desa Doyong, Miri, Sragen, Jumat (20/7 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
28 Februari 2019 19:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menyiapkan empat saksi kunci untuk dihadirkan pada persidangan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dengan terdakwa mantan Kades Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, Sri Widyastuti.

Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kejari Sragen bakal berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jateng, Selasa (5/3/2019) mendatang.

“Dalam persidangan terakhir, Rabu [27/2/2019], agendanya pembacaan putusan sela. Inti keputusannya, sidang tetap dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Jadi, kami masih ada waktu selama sepekan untuk menghadirkan saksi di sidang berikutnya,” jelas Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Agung Riyadi, kepada Solopos.com, Kamis (28/2/2019).

Jumlah total saksi yang diperiksa Kejari Sragen dalam perkara ini ada 25 orang. Namun, Kejari Sragen hanya akan menghadirkan empat saksi kunci yang memberatkan terdakwa.

“Kami tidak perlu menghadirkan semua saksi karena sejumlah saksi memberikan keterangan yang sama. Empat saksi itu sudah kami ajukan nama-namanya. Siapa saja mereka, tidak perlu saya sampaikan sekarang,” papar Agung.

Sri Widyastuti dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Dalam APB Desa 2016 disebutkan pendapatan dari DD kala itu Rp632.146.758, sementara pendapatan dari ADD Rp554.050.817.

DD digunakan untuk membiayai sembilan paket pekerjaan fisik, sementara ADD digunakan untuk membiayai lima paket pekerjaan fisik. Rata-rata proyek yang dibiayai DD dan ADD tersebut merupakan pembangunan beton jalan, gorong-gorong, dan talut jalan.

Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp247,8 juta. Sementara itu, sidang perkara dugaan suap dalam seleksi perangkat desa (perdes) yang menjerat Kades Saradan nonaktif, Anis Tri Waluyo, sudah memasuki tahap pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa.

Sidang akan dilanjutkan Selasa depan dengan agenda penyampaian tanggapan atas eksepsi terdakwa dari Kejari Sragen. “Sekarang tanggapan atas eksepsi masih kami susun. Kami masih mencerna materi eksepsinya,” jelas Agung.

Anis dijerat UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 9 UU No. 20/2001 juncto UU No. 31/1999 tentang indikasi unsur paksaan dan pemerasan serta indikasi delik pemalsuan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Anis ditahan seusai menjalani pemeriksaan tahap kedua yang berlangsung selama satu jam di Kejari Sragen pada 10 Januari lalu. Beberapa barang bukti yang menguatkan dugaan praktik suap dalam seleksi perdes tersebut antara lain satu unit laptop, surat lamaran perdes, satu unit flashdisk dan lain-lain.

Anis sebetulnya sudah mengembalikan uang senilai Rp80 juta kepada pelamar perdes. Namun, hal itu tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Paling tidak, hal ini bisa menjadi catatan khusus yang bisa meringankan tuntutan jaksa.