90 Persen dari 243 Peserta Tes PPPK Wonogiri Lolos

Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengamati hasil ujian computer assisted test (CAT) mereka di SMKN 2 Wonogiri, Wonogiri, Sabtu (23/2 - 2019). (Solopos/Cahyadi Kurniawan)
02 Maret 2019 06:00 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Hasil tes tertulis dan wawancara berbasis komputer perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I di Wonogiri yang sedianya diumumkan Jumat (1/3/2019), hingga kini belum jelas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) hanya memberi isyarat pengumuman tidak lebih dari 5 Maret.

Kendati demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri sudah dapat memprediksi hasil akhir tes secara menyeluruh. Lebih kurang 90 persen dari 243 peserta tes lolos passing grade atau ambang batas. Prediksi itu berdasar sinkronisasi penghitungan nilai hasil tes masing-masing peserta dengan passing grade yang ditetapkan Kementerian PAN & RB.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur (PPIA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Wahyudi, saat ditemui Solopos.com di kantornya di kompleks Sekretariat Daerah (Setda), Jumat, mengatakan Kementerian PAN & RB belum memberi kejelasan terkait pengumuman hasil tes tertulis berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) dan wawancara berbasis komputer. Kementerian PAN & RB pada rapat Kamis (28/2) hanya memberitahukan hasil tes akan diumumkan maksimal 5 Maret mendatang. Hal itu berarti hasil tes bakal diumumkan pada Sabtu-Selasa (2-5/3).

“Ke depan kalau Kementerian PAN & RB sudah mengumumkan secara resmi akan kami unggah di website BKD [bkd.wonogirikab.go.id]. Kalau pengumuman turunnya Sabtu atau Minggu pun akan kami unggah agar para peserta bisa langsung mengetahui,” kata Yudi.

Meski belum diumumkan tetapi BKD sudah mengetahui hasil akhir tes berdasar passing grade atau ambang batas secara akumulatif yang ditetapkan Peraturan Menteri (Permen) PAN RB No. 4/2019, yakni 65. Berdasar sinkronisasi nilai tes dan ambang batas, lebih kurang 90 persen peserta lolos. Total peserta tes sebanyak 243 orang. Sebelumnya, Pemkab mengusulkan 245 lowongan yang terdiri atas 134 tenaga honorer eks K2 guru, 19 tenaga kesehatan, dan 92 penyuluh pertanian. Dua lowongan tak terisi karena dua tenaga honorer eks K2 tak mendaftar karena sudah tak memenuhi syarat.

Yudi meyakini peserta tes juga sudah mengetahui hasil akhir tes masing-masing karena sebelumnya nilai langsung diumumkan setelah tes. Dari nilai tersebut dan passing grade yang telah ditetapkan, mereka bisa menghitung sendiri sehingga dapat mengetahui lolos atau tidak lolos.

“Setelah ada pengumuman hasil tes nanti, Kementerian PAN & RB akan menetapkan jumlah lowongan untuk masing-masing daerah,” imbuh Yudi.

Yudi menjelaskan penetapan lowongan oleh Kementerian PAN RB sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika daerah mampu mengalokasikan anggaran gaji secara penuh, Kementerian PAN & RB akan menetapkan jumlah lowongan sesuai jumlah peserta tes yang lolos. Becermin dari hal itu, Yudi meyakini Kementerian PAN & RB akan menetapkan jumlah lowongan sesuai jumlah peserta yang lolos tes. Pertimbangannya, Pemkab mengalokasikan anggaran gaji dengan standar penghitungan maksimal, yakni Rp8 miliar. Anggaran itu dihitung berdasar jumlah lowongan PPPK yang diusulkan yakni 245 kursi.

Salah satu tenaga honorer penyuluh pertanian, Mulyadi, berharap pemerintah segera memberi penjelasan pengumuman hasil tes. Dia sudah menantikan hal ini sejak lama. Sebenarnya, dia bersama rekan-rekannya ingin dijadikan PNS. Namun, lantaran pemerintah hanya mampu memberi solusi menjadikan PPPK, dia menerimanya.