14 Guru Honorer K2 Solo Tak Lolos Seleksi PPPK

PPPK (Istimewa)
04 Maret 2019 01:30 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Sebanyak 14 orang dari 74 peserta tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I di Kota Solo tidak memenuhi ambang batas kelulusan.

Peserta yang tak lolos seluruhnya berasal dari kalangan guru pegawai honorer kategori II (K2). Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo, Rachmat Sutomo, mengatakan 74 peserta itu terdiri dari 68 orang calon PPPK tenaga kependidikan dan sisanya penyuluh pertanian.

“Keenam peserta tes dari formasi penyuluh pertanian lolos ambang batas. Tes dilaksanakan pada Sabtu [23/2/2019] di SMK Negeri 2 Solo. Sama seperti seleksi aparatur sipil negara [ASN], mereka wajib mengikuti tahapan administrasi, kompetensi, dan wawancara. Jumat [22/2/2019] malam, Permenpan No. 4/2019 tentang passing grade baru keluar,” kata dia kepada wartawan, pekan lalu.

Mengutip laman resmi Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif) dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42.

Selain memenuhi nilai ambang batas tersebut, peserta juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara.

Dalam tes berbasis computer assisted test (CAT) tersebut setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri atas 90 soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan 10 soal wawancara berbasis komputer.

“Jumlah kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk guru eks kategori 2 sebanyak 120 orang dan tenaga penyuluh enam orang. Ternyata data terakhir guru eks K2 hanya 112 orang, di mana 89 orang di antaranya sudah sarjana. Namun, yang mendaftar hanya 68 orang," jelas Rachmat.

Informasi pada rapat koordinasi (rakor) di pemerintah provinsi pada Rabu (27/2/2019), mereka yang tidak mendaftar itu bisa log in tapi tidak bisa mengunggah data. "Mungkin pendidikannya tidak linier atau sarjananya tidak sesuai. Jadi ya tersisa 68 orang saja,” paparnya.

Lebih jauh Rachmat mengatakan setelah dinyatakan lolos ambang batas kelulusan, Pemkot mengajukan permohonan nomor induk pegawai (NIP) kepada Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dijadwalkan NIP PPPK akan keluar 1 April mendatang.

Setelah penetapan NIP, Wali Kota baru membuatkan surat keputusan (SK) pengangkatan. Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Untara, mengatakan jika pemerintah pusat memutuskan masa kerja PPPK dimulai pada 1 April, konsekuensinya Pemkot harus menganggarkan gaji.

Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo belum mengakomodasi gaji PPPK tahun ini. “Kalau yang lolos 116 orang kita perlu sekitar Rp25 miliar. Karena yang lolos hanya 60 orang, kemungkinan hanya butuh separuhnya. Skemanya tetap menggunakan APBD. Kalau kurang ya kita ajukan ke pemerintah pusat,” tutupnya.