Ogah Nyadong Terus, Ratusan Penerima Bantuan PKH Wonogiri Undurkan Diri

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau proses pengambilan uang dalam bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kunjungannya di Asrama Haji Donohudan, Jumat (1/2/2019). (Solopos - Nadia Lutfiana Mawarni)
05 Maret 2019 06:00 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Wonogiri ramai-ramai mengundurkan diri sebagai penerima. Hal itu dikarenakan mereka merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri atau mandiri.

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menempeli stiker berukuran cukup besar di rumah KPM turut memotivasi mereka keluar dari kepesertaan PKH. Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (4/3/2019), sejak PKH bergulir pada 2011 hingga 2018 KPM yang sudah mandiri diri tercatat 555 KPM.

Mereka mengundurkan diri secara sukarela karena merasa sudah mandiri tanpa bantuan PKH. PKH mampu membuat KPM mandiri sejak realisasi tahun kedua atau 2012.

Saat itu dua dari 8.410 KPM dinyatakan mandiri. KPM yang menyatakan keluar dari kepesertaan PKH paling banyak terjadi pada 2018, yakni mencapai 442 KPM. Sementara pada 2017 dan 2016 hanya 48 KPM dan 32 KPM.

Bahkan, tahun-tahun sebelumnya jauh lebih sedikit. Pada Januari-27 Februari 2019 sebanyak 90 KPM sudah dicoret sebagai KPM setelah mengundurkan diri. Total penerima KPH tahun ini tercatat 39.594 KPM.

Koordinator PKH Wonogiri, Agus Suratno, kepada Solopos.com, menyampaikan fenomena banyak KPM mengundurkan diri awal tahun ini menunjukkan indikasi positif. Dia meyakini hingga akhir 2019 KPM yang mandiri akan lebih banyak daripada 2018, setidaknya minimal 500 KPM.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat KPM mengundurkan diri, misalnya KPM mulai menyadari masih banyak keluarga miskin yang lebih membutuhkan bantuan sosial (bansos) daripada mereka.

Faktor lainnya, mereka merasa malu bergantung atau nyadhong bansos dari pemerintah terus menerus, sedangkan kondisi ekonomi sudah cukup baik. Ekonomi mereka meningkat setelah membuka usaha atau anak mereka telah sukses di perantauan bersedia menanggung biaya hidup.

Terlebih, sekarang ini sering ada orang memperbincangkan KPM yang kaya tetapi menjadi penerima bansos. Perbincangan itu terjadi di dunia nyata maupun di media sosial (medsos).

Pantauan Solopos.com di grup Facebook yang beranggotakan ribuan warga Wonogiri, tak sedikit warga Internet (warganet) mengkritik pedas sekaligus menyindir karena tak sedikit orang kaya malah mendapatkan bansos. Sementara warga miskin tidak mendapatkannya.

“Setiap bulan akan ada KPM yang mengundurkan diri, saya yakin. Kami terus mendorong KPM yang sekiranya sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri agar mengundurkan diri secara sukarela. Kami memberi pemahaman saja masih banyak warga miskin yang belum mendapat bansos,” kata Agus.

Dia melanjutkan rencana Pemkab menandai rumah KPM dengan stiker sebagai penerima PKH turut mendorong KPM mengundurkan diri. Informasi tentang program tersebut sudah menyebar luas di masyarakat, termasuk melalui medsos sehingga memotivasi KPM yang sudah mampu secara ekonomi mengundurkan diri.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Suwartono, membenarkan tahun ini Pemkab berencana menandai rumah KPM dengan stiker. Dia sudah mengusulkan anggaran pengadaan stiker agar bisa direalisasikan mendahului APBD perubahan senilai Rp258,3 juta.

Stiker akan diisi pemberitahuan penghuni rumah yang ditempeli stiker merupakan keluarga sangat miskin penerima bansos, seperti PKH, BPNT, KIP, dan sebagainya. “Kami masih menunggu keputusan Bupati. Semoga saja usulan kami disetujui,” kata dia.