Pengurus PPDI Boyolali Siap Dilaporkan Jika Tidak Netral dalam Pemilu

Pengurus PPDI Boyolali 2019-2024 berfoto bersama dengan Bupati Boyolali Seno Samodro seusai pelantikan, Senin (11/3). (Istimewa - Dokumentasi Pemkab Boyolali)
12 Maret 2019 13:20 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI—Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali 2019-2024 berkomitmen tidak akan mengarahkan organisasinya untuk mendukung kontestan tertentu dalam Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Ketua PPDI Boyolali 2019-2014 Dartono seusai pengukuhan Pengurus PPDI, di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Senin (11/3/2019).

“PPDI netral tidak dibawa ke mana-mana [dalam politik]. Yang jelas PPDI adalah organisasi profesi yang bekerja sesuai tupoksi [tugas pokok dan fungsi] dan koridornya. Kami tidak mengarahkan ke pihak mana pun,” kata Dartono, kepada wartawan seusai acara.

Sebaliknya, PPDI berkomitmen bersatu untuk kemajuan desa. “Kami merapat demi kemajuan desa untuk mewujudkan visi dan misi kepala desa [kades] dan bupati,” imbuh Dartono yang akan mengkoordinasi 60 orang anggota pengurus dan 2.340 orang perangkat desa.

Disinggung mengenai komitmen dengan organisasi lain seperti Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kadus Ngasinan, Desa Garangan, Kecamatan Wonosamodro ini siap selalu menjalin komunikasi.

“Dengan Apdesi kami akan tetap berkomunikasi, sehingga segala sesuatu selalu ada musyawarah agar tidak ada kegaduhan. Kami PPDI kan anggotanya sekretaris desa, kaur, kadus,” kata dia.

Hati-hati

Sejumlah perangkat desa yang ditemui Solopos.com, kemarin, juga berkomitmen untuk tetap bersikap netral dalam pemilu. Sujak, Kadus Kedungdowo, Desa Wonosari, Kecamatan Andong, mengatakan sikap netral tersebut sudah menjadi keharusan dalam posisinya.

“Ya tentu kami bersikap netral tidak akan mengarahkan masyarakat dalam pemilu nanti,” ujarnya.

Rekan Sujak, Waryono, mengatakan hal senada. Saat ini masyarakat sudah cerdas sehingga mereka akan dapat melaporkan perangkat desa yang tidak netral. “Sekarang perangkat desa harus-hati-hati. Nanti kalau tidak netral kan bisa dilaporkan,” ujarnya.