Polres Sukoharjo Ancam Peserta Kampanye Warwer Dengan Sanksi Tegas

Kasat Sabhara Polresta Surakarta, Kompol Busroni, menunjukkan motor yang disita petugas dikarenakan menggunakan knalpot brong di Mapolresta Surakarta, Rabu (27/2/2019). (Solopos - Ichsan Kholif Rahman)
21 Maret 2019 13:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Menjelang masa kampanye terbuka, jajaran Polres Sukoharjo mewaspadai massa partai politik (parpol) yang melanggar aturan dengan menggelar kampanye warwer di jalanan. Polres akan menindak masa pelaku kampanye warwer tersebut.

Kampanye warwer adalah istilah untuk menyebut kampanye dengan konvoi kendaraan bermotor berknalpot brong kemudian digas sekeras mungkin sehingga membuat bising lingkungan sekitar.

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi mengatakan selama masa kampanye terbuka berpotensi terjadi pelanggaran, seperti massa melakukan pawai warwer di jalan dengan kendaraan berknalpot brong, tidak menggunakan helm, dan lain sebagainya.

"Ini masuk pelanggaran lalu lintas. Karena itu kami tidak segan akan menindak yang melakukan pelanggaran," katanya kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).

Kapolres mengajak partai politik berperan aktif untuk menciptakan suasana yang sejuk pada konstituennya. Termasuk peran pimpinan partai agar mendinginkan suasana sehingga tidak sampai terjadi gesekan, keributan yang mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.

Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah aparat baik polisi ataupun TNI di Sukoharjo sangat terbatas. Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengamankan pemilu.

"Sekali lagi kami siap mengamankan pemilu. Semua akan kami lakukan dengan segala risiko yang ada. Karena pesta demokrasi harus berlajan dengan lancar aman dan tertib," katanya.

Polres Sukoharjo juga tidak akan memberikan toleransi terkait upaya sabotase atau menggagalkan jalannya Pemilu 17 April mendatang. Polres bersama jajaran TNI akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi 17 April nanti.

Jika terdapat pihak-pihak yang ingin mengacaukan bahkan sabotase jalannya pemilu, akan ditindak tegas. "Pemilu itu bukan ajang untuk saling terpecah dan ajang untuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Karena itu, semua elemen harus memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai hal itu," katanya.

Komandan Kodim (Dandim) 0726/ Sukoharjo Letnan Kolonel Chandra Ariyadi P. mengatakan fokus TNI-Polri adalah memberikan jaminan keamanan akan penyelenggaraan Pemilu. Terlebih Pemilu 2019 ini merupakan pemilu pertama yang menggabungkan pemilihan DPRD Kab/kota, DPRD provinsi, DPR, DPD serta Pemilihan Presiden secara serentak.

Karena itu, potensi terjadinya peristiwa di luar prediksi kemungkinan bisa terjadi. Terlebih jika melihat perkembangan situasi yang akhir-akhir ini marak terjadi, khususnya di dunia maya.