Bawaslu Sragen Tak Bisa Usut Kasus Kalender Capres Berlogo Pemkab

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto (kiri) menyerahkan bukti kalender berlogo Pemkab Sragen kepada Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetya saat laporan di Kantor Bawaslu Sragen, Selasa (19/3/2019). (Solopos - Tri Rahayu)
22 Maret 2019 14:40 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto terkait peredaran kalander pasangan calon presiden(capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) yang menggunakan logo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen akhirnya mentah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen.

Kasus kalender berlogo pemkab tersebut dinyatakan gugur lantaran Sekda tidak dapat menyampaikan siapa identitas pembuat dan pengedar kalander tersebut. Bawaslu justru menyarankan agar kasus tersebut diserahkan kepada aparat Polres Sragen.

Penjelasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetya saat ditemui wartawan di Mapolres Sragen, Jumat (22/3/2019). Budhi, sapaan akrabnya, menjelaskan selama tiga hari tindak lanjut atas laporan Sekda itu, Bawaslu mendapat saksi dan bukti material.

Dia menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa pembuat dan pengedar kalender itu. Sementara sampai masa tindak lanjut tiga hari yang habis per Kamis (21/3/2019), kata dia, Sekda sebagai pelapor tidak bisa menyampaikan identitas terlapor.

“Karena identitas terlapor tidak jelas sehingga laporan kalender berlogo pemkab itu gugur dengan sendirinya karena tidak bisa ditindaklanjuti. Budhi mendapat laporan kasus peredaran kalender berlogo pemkab itu tidak hanya di Sragen tetapi juga di tiga kabupaten lainnya, yakni Sukoharjo, Karanganyar, dan Purbalingga.

"Saya tidak menanyakan perkembangan kasus itu di masing-masing kabupaten,” ujarnya.

Dia menjelaskan peredaran kalender berlogo pemkab itu sudah mengganggu kondusivitas daerah karena pemkab seharusnya netral. Dia berkomunikasi kepada pelapor supaya meneruskan laporannya kepada Polres Sragen yang memiliki wewenang menyita dan seterusnya.

Sebelumnya Sekda Sragen Tatag Prabawanto didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen Heru Martono melapor ke Bawaslu Sragen dengan membawa bukti kalender berlogo Pemkab Sragen. Tatag meminta supaya kalender itu ditarik dari peredaran.

Tatag menyatakan Pemkab Sragen tidak pernah membuat kalender itu. Sementara itu, Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan berkomitmen menyelidiki kasus kalender berlogo pemkab itu untuk mengetahui apakah ada indikasi pelanggaran pidana umum atau tidak.

Dia mengatakan syarat materialnya sudah ada tinggal melengkapi syarat formalnya. “Kami belum bisa mengetahui pelanggarannya. Nah, nanti dengan penyelidikan itu diharapkan bisa mengetahui apa pelanggarannya,” tuturnya.