Kampanye Terbuka Dimulai, 9 Lokasi Di Sragen Ini Tak Boleh Dipakai

Ilustrasi kampanye (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
24 Maret 2019 08:00 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Tim kampanye calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) serta partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 akan memulai kampanye terbuka pada Minggu (24/3/2019).

Para peserta pemilu tersebut dilarang berkempanye di sembilan tempat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen.

Ketua KPU Sragen, Minarso, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (22/3/2019), menyebut sembilan tempat yang dilarang untuk berkampanye itu yakni Stadion Taruna, Alun-alun Sasana Langen Putra, GOR Diponegoro, rumah sakit, taman kota (Edupark Gemolong, Krido Anggo, Tirta Sari), tempat ibadah, tempat pendidikan, jalan protokol, dan terminal.

“Jadwal kampanye sudah dibuat dan disosialisasikan kepada pimpinan parpol peserta pemilu se-Kabupaten Sragen. Tinggal pelaksanaannya. Bagi peserta pemilu yang melanggar larangan itu akan disemprit Bawaslu [Badan Pengawas Pemilu]. Dari kepolisian juga tidak akan mengeluarkan surat terima tanda pemberitahuan [STTP] di tempat larangan,” ujar Minarso yang saat diwawancarai sedang dalam perjalanan pulang dari Semarang.

Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan bersama Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol (Kav) Luluk Setyanto menggelar apel siaga yang diikuti 525 personel gabungan lintas instansi di lapangan Mapolres Sragen, Jumat pagi.

Gelar pasukan itu digelar sebagai persiapan pengamanan kampanye terbuka yang dimulai Minggu. Gelar pasukan itu dilakukan serentak di seluruh jajaran Polres se-Indonesia.

Selain gelar pasukan, Kapolres, Dandim, dan didampingi Wakil Bupati (Wabup) Sragen mengecek kesiapan armada dan sejumlah perlengkapan. Kapolres mengatakan Sragen tidak termasuk daerah rawan dalam indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu Jawa Tengah.

Kendati demikian, Kapolres tetap waspada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama pelaksanaan kampanye terbuka. “Kami melarang massa peserta kampanye berkonvoi apalagi dengan melepas knalpot dan tidak mengenakan helm. Kami akan menggunakan UU terkait lainnya dalam penindakan pelanggaran kampanye terbuka. Setiap peserta pemilu yang akan berkampanye harus menyampaikan pemberitahuan ke Polres maksimal tiga hari sebelum pelaksanaan,” ujar Yimmy saat ditemui wartawan, Jumat.

Yimmy akan berkoordinasi dengan pengamanan internal peserta pemilu agar ikut serta mengendalikan massa pendukungnya. Selain itu, Kapolres juga sudah menunjuk petugas pengamanan melekat kepada setiap peserta pemilu dan tim kampanye capres-cawapres.

“Personel yang diterjunkan untuk pengamanan kampanye tersebuka sebanyak 2/3 kekuatan atau 525 personel. Nanti saat pemungutan suara, kami terjunkan 700 personel, ditambah 70 personel untuk pengamanan objek tertentu, dan dua peleton Brimob Polda Jateng untuk pengamanan di Gemolong dan Gondang. Selain ada pengamanan dengan sistem eks kawedanan. Jadi pengamanannya pun berlapis,” ujarnya.