KPU Boyolali Dinilai Langkahi Wewenang Mencoret Caleg

Ilustrasi caleg. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
26 Maret 2019 22:15 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Boyolali menilai KPU setempat melampaui kewenangannya dalam mencoret dua calon anggota legislatif (caleg) PKS dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif DPRD Boyolali 2019.

Hal itu dikatakan Ketua DPD PKS Boyolali Nur Ahmad saat mengadukan kasus pencoretan caleg tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Senin (25/3/2019). “Kami melihat apa yang dilakukan KPU itu melebihi kewenangannya sehingga kami mengajukan keberatan atau gugatan yang disampaikan melalui Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku. Kami berharap KPU membatalkan pencoretan tersebut,” ujarnya.

Nur Ahmad datang ke Bawaslu sekitar pukul 16.00 WIB didampingi Wakil Ketua DPD PKS Boyolali Nur Arifin, pelaksana humas Ahmad Hasyim, dan kedua caleg yang dicoret dari DCT, Basuki dan Mahmudi, dengan membawa sejumlah berkas.

Menurutnya pencoretan ini tidak memenuhi rasa keadilan. Dia menjelaskan Mahmudi yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) III Boyolali ini adalah terpidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas. 

”Masak caleg tidak boleh bepergian. Ini kan satu peristiwa yang tidak diinginkan, hanya kelalaian, dan bukan kesengajaan. Tapi oleh KPU dianggap tindak pidana yang menyebabkan dia harus dicoret dari DCT," jelas dia. 

Dia melanjutkan Pengadilan Negeri Boyolali yang memutus perkara ini tidak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk meninjau atau mencoret nama Mahmudi dari DCT. Demikian pula dengan Basuki yang diputus bersalah dalam kasus pelanggaran pemilu, tidak ada rekomendasi dari PN untuk dicoret.

Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Boyolali, Puspaningrum, akan mengkaji aduan dan memeriksa berkas-berkasnya. “Kalau memang secara formil dan materiil aduan ini sudah memenuhi syarat dan lengkap, nanti kami register dan kami tindaklanjuti,” kata dia.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Boyolali, Maya Yudayanti, mengatakan pencoretan tersebut dilakukan sesuai peraturan. “Sesuai PKPU [PKPU Nomor 2018] mengenai persyaratan calon tidak boleh berstatus terpidana. Karena ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, KPU melakukan perubahan atas SK [SK penetapan DCT] atau melakukan pencoretan,” ujarnya.

Maya menjelaskan saat ini kedua caleg PKS yang dicoret itu masih berstatus calon dalam DCT. Sebelumnya diberitakan, KPU Boyolali mencoret 5 caleg DPRD Boyolali dari DCT. Mereka berasal dari PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Berkarya. 

Dua caleg PKS masing-masing Basuki dari daerah pemilihan (dapil) IV karena menjadi terpidana dalam kasus money politics serta Mahmudi dari dapil III karena menjadi terpidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Ranindya Candra Kartika dicoret KPU karena telah diberhentikan partai pengusungnya, yakni PKB. Caleg asal dapil IV ini dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Joko Waluyo dari PPP di dapil V Boyolali juga bernasib serupa dengan Ranindya karena diberhentikan dari partai asalnya. Sedangkan nama Leni Susilowati dicoret dari DCT karena yang bersangkutan karena meninggal dunia.