Wonogiri Kekurangan Pendeteksi Tanah Bergerak

Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri memeriksa lokasi terjadi tanah bergerak di Dusun Joho, Desa Gedawung, Kismantoro, Wonogiri, Sabtu (23/2/2019)./Istimewa - BPBD Wonogiri
26 Maret 2019 06:40 WIB Cahyadi Kurniawan Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Alat sistem peringatan dini (EWS) di lokasi tanah bergerak di Kabupaten Wonogiri perlu ditambah. Penambahan alat EWS bisa melibatkan perusahaan dan BUMN melalui dana corporate social responsibility (CSR).

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri, Bambang Haryanto, mengatakan saat ini baru ada 14 alat EWS yang tersebar di Kecamatan Purwantoro, Sidoharjo, Manyaran, Jatiroto, Bulukerto, Wonogiri, Kismantoro, dan Karangtengah. Penambahan alat EWS dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya korban. Beberapa wilayah yang butuh tambahan alat EWS antara lain Dusun Bangunsari, Desa Dlepih, Tirtomoyo, yang belum lama ini terjadi kasus tanah bergerak.

“Alat EWS perlu ditambah mungkin dengan melibatkan peran CSR. Saat ini kami masih memetakan berapa jumlah tambahan yang diperlukan. Pemetaan belum selesai,” kata dia, saat ditemui Espos di kantornya, Senin (25/3/2019).

Ia menjelakan bencana tanah bergerak bisa ditemui di 11 kecamatan di Wonogiri. Setiap kecamatan memiliki beberapa lokasi rawan tanah bergerak. Di dekat kawasan kota Wonogiri, tanah bergerak bisa ditemui di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri.

Di Tirtomoyo, lanjut Bambang, potensi rawan becana tidak sekadar tanah bergerak, tapi juga banjir. Hal itu dipicu oleh tingkat sedimentasi yang tinggi di bagian hulu Bengawan Solo. Sedimentasi itu tak sekadar mengubah bentuk atau menggeser posisi sungai, tapi juga berdampak kepada pendangkalan Waduk Gajah Mungkur. “Ini membutuhkan revitalisasi dan normalisasi sungai. Tapi kewenangan itu tidak ada di kami,” ujar dia.

Bambang menjelaskan tanah bergerak yang terjadi di Joho, Kismantoro dan Bangunsari, Tirtomoyo, menandakan ada potensi tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Namun, BPBD sendiri tidak bisa menentukan kapan bencana itu akan terjadi. Yang dilakukan adalah mitigasi risiko bencana. “Ada kajian geologis soal tanah bergerak. Kami tidak tidak tahu kapan akan terjadi [longsor], mungkin empat hari lagi, mungkin bulan depan atau tahun depan. Yang kami lakukan adalah mitigasi salah satunya dengan mengungsikan warga ke tempat yang lebih aman,” terang dia.

Ia menilai upaya relokasi dalam penanganan tanah bergerak bukanlah solusi yang mudah. Sebab, yang dipindah bukan sekadar rumah warga, melainkan berkaitan juga dengan kultur, pekerjaan, dan mungkin sistem sosial. “Ada aspek-aspek sosial lain yang perlu diperhatikan,” beber dia.