Bupati Karanganyar Tak Setuju Perlintasan Bawah Flyover Palur Ditutup

Kereta api 84 Sancaka Reguler rute Jogja menuju Surabaya melintasi jalur ganda di Stasiun Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, Selasa (5/3/2019). (Solopos - Wahyu Prakoso)
29 Maret 2019 18:15 WIB Sri Sumi Handayani Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Bupati Karanganyar Juliyatmono tidak setuju perlintasan kereta api (KA) di bawah flyover Palur ditutup. Dia meminta seluruh pihak terkait duduk bersama mencari solusi persoalan tersebut. 

Juliyatmono yang akrab disapa Yuli menyampaikan hal itu saat berbincang dengan wartawan seusai menghadiri acara di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (29/3/2019).

"Saya tidak setuju [perlintasan kereta api di bawah flyover Palur ditutup] karena itu akan menjadi trouble [masalah]. Boleh melalui pendekatan undang-undang tapi secara sosiologis kelancaran lalu lintas itu pintu saya [Kabupaten Karanganyar] hanya dari situ. Oleh karena secara teknis perlu didiskusikan untuk mencari pendekatan yang memungkinkan agar tidak ditutup," kata Bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT KAI akan menutup perlintasan kereta api di bawah flyover Palur karena pengoperasian jalur ganda kereta api. Manager Humas PT KAI Daops VI/Yogyakarta, Eko Budiyanto, menyampaikan pada Kamis (28/3/2019) bahwa PT KAI akan memasang wessel di perlintasan KA 108 Palur atau di bawah flyover Palur. 

Oleh karena itu perlintasan akan ditutup. Eko menyampaikan PT KAI memiliki sejumlah prioritas perlintasan yang akan ditutup. Beberapa di antaranya yang sudah ada flyover atau underpass, perlintasan yang jarak antara perlintasan satu dengan lain terlalu dekat atau kurang dari 800 meter, dan perlintasan liar. 

Hal itu mengacu Undang-Undang (UU) RI No. 23/2017 tentang Perkeretaapian. Namun, Bupati Yuli memiliki pandangan lain.

Politikus Partai Golkar itu melihat sisi sosial dan ekonomi warga sekitar maupun pengguna jalan yang mengakses jalan di bawah flyover Palur. "Itu harus diperhatikan serius. Saya kira tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Teknologi itu kan bisa dicarikan alternatif solusi. Kalau khawatir [persinyalan rusak] ya cari teknologi super canggih yang tidak terganggu lalu lintas. Betapa situasi amat tidak nyaman kalau itu [perlintasan kereta api di bawah fly over Palur] ditutup," ujar dia.

Yuli khawatir wilayah di bawah flyover Palur menjadi zona mati bagi perekonomian warga sekitar. "Seperti kota mati kalau di bawah itu ditutup. Kasihan mereka. Saya prinsipnya atas nama pribadi dan Pemkab meminta PT KAI menangguhkan dan mencari solusi terbaik supaya perlintasan itu tetap dibuka untuk lalu lintas. Pemerintah pusat saya rasa juga harus memperhatikan wilayah di daerah. Itu juga aspirasi. Sama-sama melayani masyarakat dicari kompromi yang bagus," ungkap dia.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto. Dia mengungkapkan pemerintah harus duduk bersama mencari solusi terbaik. 

"Pemkab, DPRD, dan PT KAI duduk bersama bicara tentang penutupan perlintasan kereta api di bawah flyover Palur. Itu perlu solusi karena roda perekonomian di situ juga banyak. Nanti kami rapatkan dengan dinas terkait," tutur dia saat dihubungi Solopos.com, Jumat.