Kerja Relawan Demokrasi Boyolali, Status Ajakan Nyoblos Sepi Komentar

Anggota KPU Boyolali, Pardiman (kiri) dan Muhammad Abdullah (kanan) memberikan penjelasan dalam acara Evaluasi Relawan Demokrasi di Gedung KPU setempat, Jumat (29/3/2019). (Solopos - Akhmad Ludiyanto)
30 Maret 2019 06:00 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI—Untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019, KPU Boyolali membentuk mitra sosialisasi yang disebut Relawan Demokrasi.

Mereka yang semuanya berjumlah 55 orang ini bertugas melakukan sosialisasi pemilu kepada sepuluh basis masyarakat pemilih. Ke-10 basis tersebut meliputi, keluarga, perempuan, pemula, pemuda, penyandang disabilitas, kaum marginal, berkebutuhan khusus, komunitas, agama, dan netizen.

Tugas utama mereka meliputi lima hal, yakni ajakan mencoblos (tidak golput), pengenalan surat suara, daftar calon tetap (DCT), tata cara mencoblos, larangan politik uang, serta hoaks dan SARA.

Ada banyak hal menarik yang ditemui para sukarelawan ini selama berkegiatan, mulai dari kekhawatiran kaum disabilitas hingga sepinya respons warganet atas ajakan mencoblos melalui media sosial.

Seperti disampaikan sukarelawan basis disabilitas Hutomo, 53. Calon pemilih basis ini mengkhawatirkan akses di tempat pemungutan suara (TPS) bagi mereka.

“Mereka antusias untuk ikut mencoblos. Tapi mereka meminta agar penyelenggara pemilu menyediakan akses yang memadai untuk mereka,” ujarnya di sela-sela acara Evaluasi Relawan Demokrasi di Gedung KPU Boyolali, Jumat (29/3/2019).

Sementara itu, basis kaum marginal di Boyolali ternyata sebagian besar berasal dari luar Boyolali dan mereka akan mencoblos di tempat asal mereka saat pemilu.

Hal ini diungkapkan Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Boyolali, Muhammad Abdullah, yang menjadi narasumber dalam sosialisasi yang diselenggarakan sukarelawan basis kaum marginal tersebut.

Panti Pijat

Menurutnya, meskipun mereka bekerja di Boyolali namun mereka tidak tertarik untuk mengajukan formulir A5.

“Seperti para pemijat di panti pijat Jl. Solo-Boyolali di pinggir jalan Bangak-Teras mereka akan pulang kampung untuk mencoblos di tempat asal mereka sehingga mereka tidak mengurus formulir A5. Pengelola panti pijat juga mengatakan mereka akan tutup usaha mereka pada hari pencoblosan,” ujarnya.

Sementara itu, sukarelawan basis netizen mengatakan warganet kurang antusias menerima sosialisasi mengenai ajakan mencoblos yang disampaikan melalui akun media sosial (medsos) masing-masing sukarelawan.

Menurut sukarelawan, kesimpulan ini mengacu pada sepi kolom komentar pada unggahan terkait pemilu, baik di beranda pribadi sukarelawan maupun di grup-grup medsos.

Hastag

“Biasanya kalau ada postingan pemilu, teman atau follower saya tidak merespons. Mungkin mereka sudah cukup paham dengan materi yang kami sampaikan sehingga cukup dibaca, tidak dikomentari,” ujar sukarelawan basis netizen, Miftah, 22.

Sukarelawan lainnya, Maghfur, menambahkan agar unggahan mereka lebih mengena, biasanya sukarelawan langsung men-tag nama teman dan memberikan hastag yang berkaitan atau banyak diikuti orang.

“Hastag yang berkaitan misalnya #pemilu2019 atau #kpuboyolali dan sebagainya. Harapannya sosialisasi bisa menyebar lebih luas meskipun tidak selali direspons,” ungkapnya.