Pengamat: PDIP di Boyolali Sulit Terkejar, Berpotensi Kuasai 30 Kursi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto (kedua kanan) memimpin pembekalan caleg Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (5/8 - 2018). (Antara / Akbar Nugroho Gumay)
02 April 2019 07:30 WIB Nadia Lutfiana Mawarni Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI—Kekuatan PDI Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 khususnya untuk wilayah Boyolali diprediksi akan semakin sulit terkejar.

Sejumlah pengamat bahkan menyebut PDIP berpotensi menambah perolehan kursi anggota DPRD. Salah satu penyebabnya adalah pergerakan partai oposisi yang dinilai kurang masif.

Sebagai pembanding, dalam kontestasi elektoral 2014 lalu PDIP berhasil mengantongi 25 kursi di DPRD Boyolali. Sisanya, enam kursi diperoleh Golongan Karya (Golkar), empat kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), empat kursi Gerindra, tiga kursi Partai Amanat Nasional (PAN), dua kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan sisanya 1 kursi untuk Demokrat.

Dari komposisi tersebut, pengamat politik yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Boyolali, Thontowi Jauhari, menyebutkan perolehan kursi PDIP tahun ini akan cenderung meningkat.

Dia memrediksi minimal partai tersebut bisa mengantongi 30 kursi. “Penyebabnya, PDIP sudah selesai dengan hegemoni [dominasi] terhadap seluruh kekuatan politik,” ungkap Thontowi ketika berbincang dengan Solopos.com, di rumahnya di Pulisen, Boyolali, Senin (1/4/2019).

Hegemoni inilah yang menurut Thontowi membuat partai oposisi tidak bisa beroposisi terhadap PDIP. Selain itu, politisasi birokrasi yang telah dilakukan PDIP relatif sudah mapan, termasuk menguasai suara sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Akibatnya, dari jatah kursi yang ada pada tiap dapil partai-partai di luar PDIP hanya akan memperebutkan kursi-kursi bawah dengan jumlah yang terus berkurang. “Ini tentu saja membuat partai lain berpikir realistis dengan hanya menargetkan satu kursi,” imbuh dia.

Realistis

Target satu kursi di setiap dapil, pernah disampaikan beberapa politisi, seperti Agus Ali Rosyidi dari Partai Golkar dapil IV, Moh. Basuni dari PKS dapil V, Adi Maryono dari Partai Gerindra dapil I, dan politikus lainnya.

Penurunan kursi ini diprediksi Thontowi akan terjadi pada semua partai yang kemudian berakibat pada realisasi kampanye masing-masing caleg. “Misalnya caleg yang sudah merasa tidak akan mendapatkan kursi cenderung memilih tidak aktif,” imbuhnya.

Dalam situasi ini, hanya partai yang berani mengusung politik identitas yang dapat mempertahankan suara. Dari semua partai, diakui Thontowi, PKS menjadi partai yang paling dominan.

Sementara partai yang tidak memiliki konsolidasi organisasi yang kuat bisa dipastikan bakal tersisih.

Pengamat politik sekaligus Dosen Bidang Studi Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret (UNS), Didik G. Suharto, menambahkan elektabilitas partai politik dalam pemilu legislatif di tingkat lokal dipengaruhi banyak hal.

Selain dinamika yang terjadi pada politik lokal, menurutnya pengaruh datang dari kancah politik nasional. Apalagi Pileg bakal berlangsung bersamaan dengan Pilpres, dimana kontestasi capres akan berpengaruh terhadap persaingan caleg.

Efek Capres

Persaingan kedua Capres tersebut cenderung akan memberi keuntungan kepada partai pengusung yakni PDIP dan Gerindra. Apalagi jika strategi keduanya mampu menyentuh area perdesaan yang akses informasinya relatif terbatas.

PDIP sebagai parpol pendulang suara mayoritas dalam Pileg di Boyolali lalu diperkirakan masih sulit dikejar parpol lain. Di samping diuntungkan oleh kontestasi politik di level nasional, dukungan infrastruktur politik PDIP di daerah relatif kuat.

Demikian pula Partai Gerindra tampaknya akan diuntungkan oleh keberadaan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Secara umum persaingan dan perolehan kursi parpol di tingkat daerah biasanya tidak terlalu beda jauh dengan Pemilu sebelumnya.