Gakkumdu Sragen Hentikan Penanganan 6 Kasus Pelanggaran Pemilu

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
07 April 2019 23:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Enam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dipastikan tidak bisa berlanjut ke tahap penyidikan karena unsur pidananya tidak terpenuhi.

Sentra Gakkumdu yang beranggotakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penyidik kepolisian, dan penyidik kejaksaan hanya menemukan pelanggaran administrasi dalam enam laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

“Meski lolos dari jeratan pidana, terlapor kena pasal pelanggaran administasi. Kalau dia seorang ASN [aparatur sipil negara] ya kami lapor ke Komisi ASN. Sanksinya biar dari sana,” papar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sragen, Widodo, kepada Solopos.com, Jumat (5/4/2019).

Enam kasus dugaan pelanggaran pemilu yang sempat ditangani Gakkumdu itu antara lain kasus dugaan kampanye oleh salah satu dokter berinisial DD di Jenar, penggunaan fasilitas mobil dinas milik pemerintah oleh salah satu caleg saat kampanye, dugaan penyertaan perangkat desa dalam kegiatan partai di Masaran, serta dugaan kampanye di sebuah pertemuan yang diselenggarakan kelompok perguruan silat di Kota Sragen.

“Terkait dugaan penggunaan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas oleh caleg, sempat ada perbedaan pendapat antara kami, polisi dan kejaksaan. Tapi, Gakkumdu akhirnya menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus itu. Jadi, semua laporan yang masuk ke Gakkumdu tidak ada yang naik ke tahap penyidikan karena unsur pidananya tidak terpenuhi,” terang Widodo.

Saat ini, Gakkumdu Sragen masih menangani dugaan pelanggaran kampanye Kades Krebet, Anggun Mahardika. Widodo menjelaskan Kades Krebet sudah datang memenuhi panggilan Gakkumdu untuk dimintai klarifikasi.

Pada Senin (8/4/2019), Gakkumdu berencana meminta keterangan saksi ahli sebagai bahan untuk memutuskan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kasus itu. “Salah satu unsur kampanye itu adalah ada pihak yang diuntungkan. Apakah postingan yang bersangkutan di Facebook itu benar-benar menguntungkan sang caleg, ini nanti akan kami cari tahu jawabannya dari saksi ahli,” ucap Widodo.

Widodo menegaskan Gakkumdu akan melihat setiap permasalahan secara objektif. Bila unsur pidana terpenuhi, Gakkumdu bakal melajutkan ke tahap penyidikan. Namun, bila unsur pidana tidak terpenuhi, penanganan laporan dugaan kampanye itu tentu tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Kami akan bersikap apa adanya. Jujur, objektif dan profesional,” tegasnya.