Gakkumdu Sragen Minta Pendapat Akademisi Undip Soal Pelanggaran Pemilu Kades Krebet

Postingen Anggun Mahardika di Facebook. (Facebook)
10 April 2019 22:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sragen pada Kamis (11/4/2019) akan meminta keterangan saksi ahli akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh Kepala Desa (Kades) Krebet, Kecamatan Masaran, Anggun Mahardika.

Keterangan dari saksi ahli itu diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah terdapat unsur pelanggaran pidana pemilu atau hanya pelanggaran administrasi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, permintaan keterangan saksi ahli ini dijadwalkan pada Senin (7/4/2019) lalu. Namun, kegiatan itu dijadwalkan ulang pada Kamis ini.

“Insya Allah, pada Kamis [hari ini]. Bawaslu bersama kejaksaan dan kepolisian akan datang ke Undip Semarang untuk meminta keterangan dari saksi ahli. Salah satu unsur kampanye itu adalah ada pihak yang diuntungkan. Apakah postingan yang bersangkutan di Facebook itu benar-benar menguntungkan sang caleg, ini nanti akan kami cari tahu jawabannya dari saksi ahli,” ucap Widodo kepada Solopos.com, Rabu (10/4/2019).

Bila dinyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana, ini akan menjadi kasus ketujuh yang ditangani Sentra Gakkumdu yang tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Sebelumnya, sudah ada enam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terpental di pembahasan kedua bersama Gakkumdu karena dinilai tidak ada unsur pidana.

Meski begitu, Gakkumdu menyatakan ada pelanggaran administrasi meski luput dari pelanggaran pidana. Sanksi atas pelanggaran administrasi itu diserahkan kepada lembaga yang menaungi pihak terlapor itu.

“Kalau dia seorang ASN [aparatur sipil negara], kami sampaikan laporan kepada Komisi ASN. Kalau dia seorang perangkat desa tentu akan kami laporkan kepada atasannya,” terang Widodo.

Kades Krebet, Kecamatan Masaran, Sragen, Anggun Mahardika, dilaporkan ke Bawaslu Sragen atas tudingan melanggar netralitas aparatur desa. Anggun Mahardika menggunggah video di akun Facebook miliknya pada 16 Maret pukul 06.31 WIB.

Dalam video itu, Anggun Mahardika mengucapkan terima kasih kepada Caleg DPRD Provinsi Jateng dari PKS Hadi Santoso dan Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno. Dua orang itu dianggap berjasa dalam program perbaikan jalan senilai total Rp400 juta di Dusun Ngrombo, Bekon, Sumberejo, dan Balongsari.

Di akhir video tersebut muncul foto Hadi Santoso dengan surat suara berlogo PKS dan nomor urutnya sebagai caleg DPRD Provinsi Jateng. Meski postingan itu sudah dihapus, video itu sudah telanjur menyebar ke jejaring media sosial.

Anggun sudah dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Sragen terkait kasus itu. Larangan berpolitik praktis bagi kades dan aparatur desa tercantum dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No. 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU. No 1/2015.

Larangan kades berpolitik praktis juga diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa yang menyebutkan kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu dan/atau pilkada.