Aliansi Mahasiswa Ungkap Ada Penggiringan Opini ke Capres Tertentu di Kampus UMS

Aliansi mahasiswa menggelar aksi di halaman Gedung Siti Walidah kampus UMS di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Kamis (11/4/2019). (Solopos - Iskandar)
11 April 2019 18:35 WIB Iskandar Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Sejumlah peserta aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Gergerak (AMG) mengecam politisasi kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Siti Walidah UMS, Kamis (11/4/2019).

Koordinator aksi, Hanif Fakhrudin, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, mengatakan aksi ini dilatarabelakangi keresahan mahasiswa UMS yang dalam kegiatan belajar mengajar ada bentuk-bentuk penggiringan opini oleh para dosen hingga pimpinan universitas.

“Aksi yang kami lakukan di sini berdasarkan pada pijakan yang jelas dan benar. Kami bergerak pada kaidah PTM [perguruan tinggi Muhammadiyah] yang kami pedomani, di pasal 72 ayat (2) poin a dan juga pasal 73 ayat (4) poin a, pimpinan universitas sampai pimpinan fakultas dan dosen-dosen dilarang keras mengikuti kegiatan partai politik atau kegiatan politik praktis,” ujar dia ketika ditemui wartawan di sela-sela aksi, Kamis.

Terkait itu, kata dia, mereka meneriakkan kegundahan kepada pimpinan universitas soal kemuakan mereka. Hanif mencontohkan ada beberapa dosen di kelas ketika pembelajaran, apa pun fakultas dan jurusannya, yang menggiring opini ke pasangan calon (paslon) presiden tertentu.

Penggiringan opini dilakukan dengan menyanjung-nyanjung kebaikan capres-cawapres tertentu dan mengkritik berlebihan capres-cawapres lainnya. Namun keresahan mendasar mereka bukan karena adanya sanjungan dan kritik berlebihan, tapi politisasi di kampus yang masif.

Mereka mendesak polistisasi kampus dihilangkan. “Kampus harus netral!” tegas dia.

Hanif mengakui selama ini belum pernah menyampaikan unek-unek mereka secara resmi. Dia dan rekan-rekannya sengaja langsung melakukan aksi agar apa yang menjadi keresahan mereka didengar dan langsung disaksikan publik.

Mereka pesimistis pendapat mereka akan didengar oleh para pimpinan kampus jika unek-unek itu dilakukan melalui audiensi. Dia berpendapat unjuk rasa paling efektif dan efisien.

“Langkah ini ditempuh karena sebelumnya kami sudah dua kali melakukan diskusi di kampus I dan II terkait membongkar hantu-hantu politisasi kampus. Siapa saja sih yang ikut terlibat, siapa saja sih yang ikut menjadi sayap partai politik di luar sana,” kata dia.

Hanif memastikan semua peserta aksi adalah mahasiswa dari beberapa fakultas di UMS atas nama AMG. Mereka bergerak berangkat dari keresahan individu. Artinya secara kelembagaan entah nanti organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa umum, semua berdiri pada satu identitas yang sama yaitu mahasiswa UMS.

Lebih lanjut dia menjelaskan penggiringan opini itu melibatkan hampir seluruh pimpinan universitas. Bahkan, ujar dia, sosok pemegang kedudukan tertinggi di universitas juga terlibat.

Dia menyimpulkan kontrol pimpinan kampus terhadap fakultas-fakultas sulit membawa hasil positif karena yang ikut mengawasi juga terlibat. “Pimpinan tertinggi di sini adalah rektor dan di atasnya masih ada lagi yaitu BPH [Badan Pelaksana Harian] UMS dari PP Muhammadiyah, juga ikut terlibat. Beliau selaku Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Madani,” ujar dia.

Terkait persoalan ini, Hanif dan rekan-rekannya akan mengawal tuntutan aksi dan siapa pun yang terlibat dalam politik praktis diminta segera diberi sanksi secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Ketika sanksi tidak segera diterapkan AMG siap menggelar aksi lanjutan.