Rapat Di Solo, Ini Harapan Petinggi Kerajaan Nusantara Pada Pemenang Pilpres 2019

Forum Silaturahmi Kerajaan Nusantara (FSKN) mengadakan pertemuan di Hotel Amarello, Solo, Minggu (14/4/2019). (Solopos - Mariyana Ricky P.D.)
16 April 2019 21:15 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Forum Silaturahmi Kerajaan Nusantara (FSKN) mengadakan rapat di Hotel Amarelo Solo, Minggu (14/4/2019). Salah satu yang dibahas adalah perkembangan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

FSKN berharap siapa pun presiden yang terpilih pada Pemilu 2019 dapat memberi perhatian khusus kepada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di saat yang sama seluruh kerajaan wajib bersikap netral dan mengayomi semua golongan.

Ketua FSKN, Datuk Adil Fredy Haberham, mengingatkan Indonesia didirikan atas dukungan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara. Sesepuh Empat Suku Kesultanan Deli itu mengatakan seluruh kerajaan dahulu telah menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Indonesia.

“Kami-kami inilah yang sukarela menyerahkan mandat kekuasaan kepada Pemerintah Indonesia waktu itu. Tapi, yang pertama dan terutama, raja, sultan, sunan, pelingsir, maupun pemuka adat lainnya harus berada di atas semua golongan. Tidak boleh memihak satu dan lainnya,” kata dia, Minggu.

Meskipun begitu, Datuk mengakui masing-masing raja tetap memiliki hak politik sebagai warga negara secara pribadi. Ia meminta mereka tak mengatasnamakan kerajaan saat menyalurkan dukungan tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSKN, R.A. Yani W.S.S. Kuswodidjojo, meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada kerajaan. Khususnya, pelestarian adat dan budaya yang semakin tergerus akibat dinamika globalisasi.

Pengageng Kesultanan Sumenep itu menyebut keraton adalah sumber ilmu bagi Nusantara. “Paling tidak dia [presiden terpilih] memikirkan nasib kerajaan-kerajaan ini. Mempertahankan itu tidak gampang,” kata dia.

Di saat yang sama, Dewan Pakar FSKN, K.P. Eddy Wirabhumi, mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menjalin komunikasi dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun, ia berharap komunikasi tidak terhenti pada tataran wacana, tapi masuk program nyata kegiatan pelestarian tradisi budaya seluruh Nusantara.

“Kami tentu ingin jalinan komunikasi antara pemerintah dengan kerajaan itu selangkah lebih dekat menuju program nyata,” ujar Eddy.