Surat Suara DPR di 2 TPS Sragen Tertukar

Anggota KPPS di TPS 21 Patihan, Sidoharjo, Sragen, menunjukkan dua surat suara DPR yang berbeda daerah pemilihan, yakni Dapil IV dan Dapil V di TPS setempat, Rabu (17/4/2019). (Solopos - Tri Rahayu)
18 April 2019 10:00 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20-21 Patihan, Sidoharjo, Sragen, tertukar dengan surat suara DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah saat proses pemungutan suara, Rabu (17/4/2019).

Sementara TPS 19 Bangunrejo, Plumbungan, Karangmalang, Sragen, sempat kekurangan surat suara untuk DPRD kabupaten sebanyak 74 lembar karena jumlah surat suara DPRD kabupaten tidak sama dengan empat jenis surat suara lainnya.

Tertukarnya surat suara DPR RI Dapil V ke Dapil IV Jawa Tengah itu diketahui saat ada komplain dari pemilih di TPS 21 Patihan pada pukul 08.00 WIB. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 21 Patihan, Widodo, saat ditemui Solopos.com, Rabu siang, mengatakan ada pemilih yang komplain saat hendak mencoblos calon anggota legislatif (caleg) DPR RI pilihannya.

Dia mengatakan ternyata nama caleg yang dipilih tidak ada dan diketahui surat suara tersebut diberasal dari Dapil V bukan Dapil IV. Pemilih yang komplain bisa mendapat surat suara pengganti.

“Kalau tidak ada pemilih yang komplain, kami tidak tahu ada yang tertukar. Akhirnya, kami meneliti seluruh surat suara DPR yang belum digunakan pemilih dan ditemukan 18 lembar surat suara dari Dapil V Jateng. Mungkin ada juga surat suara Dapil V itu yang sudah tercoblos dan masuk ke dalam kotak suara,” ujar Widodo yang juga warga Dukuh Bokor RT 034, Partihan, Sidoharjo, Sragen itu.

Dia mengatakan tertukarnya surat suara DPR itu sempat menganggu proses pemungutan suara selama 10 menit. Kejadian tersebut dilaporkan Widodo ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) Patihan dan dibuatkan berita acara dalam formulir C2 tentang kejadian khusus.

Kejadian serupa juga terjadi di TPS 20, Dukuh Gondangan RT 032, Desa Patihan, Sidoharjo, Sragen. Ketua KPPS TPS 20 Patihan, Suradi, mengatakan selama pemungutan suara tidak ada komplain dari pemilih.

Suradi mengetahui ada surat suara yang tertukar sebanyak 13 lembar itu setelah mendapat pemberitahuan dari PPS untuk mengecek semua surat suara DPR. “Mungkin PPS memberi tahu TPS lain setelah mendapat laporan dari TPS 21. Di TPS ini ada 284 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap [DPT]. Sampai pukul 12.00 WIB tidak ada komplain dari pemilih,” ujarnya.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sidoharjo, Heru Susanto, sempat mendatangi TPS 21. Di hadapan para anggota KPPS, Heru menjelaskan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan adanya kasus surat suara yang tertukar.

Dia menjelaskan untuk surat suara DPR yang sudah tercoblos dalam penghitungan suara dianggap sah tetapi suaranya masuk ke suara partai. Peristiwa tersebut, kata dia, dimasukkan dalam berita acara formulir C2 tentang kejadian khusus.

Sementara di TPS 19 Bangunrejo, Plumbungan, Karangmalang, Sragen, KPPS menemukan selisih surat suara untuk DPRD kabupaten. Ketua KPPS TPS 19 Bangunrejo, Januari, mengatakan sebelum pemungutan suara dimulai KPPS menghitung seluruh surat suara.

Jumlah surat suara untuk pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, dan DPRD provinsi masing-masing sama, yakni 224 lembar. Setelah menghitung surat suara DPRD kabupaten, KPPS kaget karena jumlahnya hanya 150 lembar sehingga kekurangan 74 lembar.

“Padahal surat suara yang berlebih di KPU sudah dibakar bersama surat suara rusak. Akhirnya solusinya diambilkan dari surat suara cadangan atau yang tersisa dari TPS terdekat. Kami membuat berita acara untuk penambahan surat suara itu, yakni dari TPS 1 sebanyak 20 lembar, TPS 11 sebanyak 10 lembar, TPS 14 sebanyak 15 lembar, dan TPS 15 sebanyak 10 lembar, total ada 55 lembar. Pemungutan suara akhirnya berjalan lancar meskipun sempat terhenti selama 10 menit,” ujarnya.

Ketua KPU Sragen Minarso mengaku sudah maksimal untuk menyiapkan logistik surat suara, termasuk pelipatan dan sortir. Dia mengatakan semua surat suara sudah diteliti tetapi kemampuan percetakan, pengiriman, dan sortir di KPU terbatas. “Semua sudah maksimal dan sudah diteliti dengan detail,” ujarnya.