Kasus Kampanye Camat Purwantoro, Bawaslu Wonogiri Minta Keterangan Ahli Pidana

Camat Purwantoro, Joko Susilo (dua dari kanan), mengecek berita acara berisi keterangannya secara tertulis seusai dimintai klarifikasi di Kantor Bawaslu Wonogiri, Senin (15/4/2019). (Solopos - Rudi Hartono)
18 April 2019 14:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri akan meminta keterangan ahli pidana untuk mempertajam pengusutan kasus dugaan ketidaknetralan Camat Purwantoro, Joko Susilo, yang terekam kamera berkampanye dalam suatu pertemuan beberapa waktu lalu. 

Langkah itu untuk menindaklanjuti rekomendasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, kepada Solopos.com, Rabu (17/4/2019), menyampaikan dalam rapat pleno, Senin (15/4/2019) malam, Gakkumdu merekomendasikan Bawaslu menggali keterangan lebih lanjut kepada sejumlah saksi. 

Gakkumdu juga memandang Bawaslu perlu meminta keterangan ahli pidana untuk memperkuat pembuktian. Atas rekomendasi itu Bawaslu akan meminta klarifikasi sejumlah saksi lagi, setelah pemungutan suara, 17 April. Terkait dengan ahli, Ali mengaku sudah menyiapkan ahli pidana dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. 

Tim akan meminta keterangan ahli juga setelah pemungutan suara. “Kemarin [Selasa] dan hari ini [Rabu] kami fokus pengawasan lapangan dulu. Jadi, permintaan klarifikasi terhadap saksi dan ahli setelah pemilu. Waktunya masih memungkinkan. Batas waktu pengusutan kasus ini di tingkat Bawaslu masih sampai awal Mei,” kata Ali.

Dia melanjutkan tidak menutup kemungkinan Bawaslu akan kembali meminta klarifikasi Joko Susilo jika diperlukan. Saat disinggung mengenai pernyataan Joko yang menyebut arahan agar memilih calon presiden (capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon Anggota DPR, Bambang Wuryanto/Bambang Pacul adalah titipan Bupati, Ali menilai Bawaslu memandang belum perlu meminta klarifikasi Bupati untuk mencari kebenaran pernyataan tersebut. 

Berdasar keterangan Joko Susilo, dia menyampaikan hal itu atas inisiatifnya agar peserta pertemuan bersedia mengikuti apa yang disampaikannya. Joko Susilo mengaku Bupati tak pernah menitipkan pesan kepadanya agar dirinya mengarahkan peserta pertemuan memilih capres tertentu.

“Bupati sebenarnya sudah menyatakan siap jika dirinya dimintai klarifikasi. Namun, saya rasa belum perlu meminta klarikasinya. Toh, Camat sudah mengakui semua bahwa yang menyampaikan arahan agar peserta pertemuan memilih capres tertentu sebagaimana terekam di video itu,” imbuh Ali.

Dia menambahkan bukti yang dimiliki Bawaslu cukup kuat. Tujuh perangkat desa yang hadir dalam Sarasehan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Purwantoro di pendapa Kantor Kecamatan Purwantoro, Senin (8/4/2019) lalu, mengonfirmasi Joko Susilo menyampaikan hal seperti yang terekam di video. 

Pengakuan Joko Susilo memperkuat dugaan pada pertemuan tersebut dirinya berkampanye. Terpisah, Camat Joko Susilo menyesali perbuatannya. Dia menyebut saat itu terbawa suasana. Hanya di forum Senin pekan lalu itu dia menyampaikan hal yang mengisyaratkan agar perangkat desa memilih capres atau calon anggota legislatif (caleg) tertentu. 

Pada acara-acara sebelumnya dia sekadar mengajak seluruh warga menyukseskan Pemilu 2019 dan menyosialisasikan nama-nama calon anggota legislatif disertai informasi nama partai. “Hari itu mungkin saya pas apes,” kata Joko Susilo.