Tidak Netral, Bayan Potronayan Boyolali Dipecat Dari Ketua KPPS

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
23 April 2019 17:15 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI -- Kepala Dusun (Kadus/Bayan) Sombokeling, Desa Potronayan, Kecamatan Nogosari, Boyolali, Sulis Riyanto, diberhentikan dari jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena tidak netral.

Sulis dilaporkan ke Bawaslu Boyolali karena berkampanye pada masa tenang menjelang Pemilu 2019 lalu. Selain itu, Sulis yang juga menjabat Ketua KPPS 12 desa tersebut diduga membagi-bagikan uang kepada warga.

Laporan itu diterima Bawaslu Boyolali dari Bambang Joni Susilo, warga Potronayan, Senin (15/4/2019). Pelaporan tersebut ditindaklanjuti Bawaslu dengan memanggil Bambang untuk dimintai klarifikasi.

Saat ditemui wartawan di Kantor Bawaslu Boyolali, Senin (22/4/2019), Bambang mengatakan perangkat desa tersebut mengumpulkan warga dusun di rumahnya. Saat itu dia mengajak warga untuk mencoblos kontestan tertentu pada pemilu, baik Pilpres maupun pemilu legislatif.

“Dia mengumpulkan warganya dan mengajak mencoblos pilihan tertentu mulai dari Pilpres hingga DPRD Boyolali. Padahal saat itu masa tenang,” ujarnya.

Selain itu, warga yang hadir juga diberi uang di dalam amplop senilai Rp 50.000. “Semuanya ada bukti-buktinya. Makanya kami laporkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali Taryono mengatakan langsung merekomendasikan agar Bayan Potronayan itu diberhentikan sebagai Ketua KPPS. “Saat itu kami langsung merekomendasikan dia dipecat dan diganti sehingga saat pemilu dia sudah tidak menjabat KPPS lagi,” ujarnya di Bawaslu.

Sementara itu, terkait jabatannya sebagai perangkat desa, Bawaslu juga merekomendasikan kepada kepala desa setempat untuk memberikan sanksi kepada Bayan Potronayan.

“Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6/2014, posisinya sebagai perangkat desa sanksinya administratif. Kami juga merekomendasikan kepada kepala desa setempat sebagai atasannya untuk memberikan sanksi,” imbuhnya didampingi anggotanya, M Mahmudi.

Sedangkan mengenai bagi-bagi uang atau money politics (politik uang), Taryono mengatakan dalam kasus ini yang bersangkutan tidak memenuhi unsur pelanggaran seperti diatur dalam Pasal 523 dan 521 UU Nomor 7 2017 Tentang Pemilu. Hal itu karena yang bersangkutan bukan peserta pemilu dan pelaksana kampanye.

“Memang demikian. Yang bersangkutan tidak memenuhi unsur pelanggaran money politics dalam UU Nomor 7/2017 karena dalam hal ini dia bukan peserta pemilu dan pelaksana kampanye. Berbeda halnya jika money politics dilakukan pada hari-H pencoblosan, itu siapa saja bisa kena. Kami menggunakan pidana pelanggaran lain yaitu UU Desa [UU Nomor 6/2014] tadi, yaitu rekomendasi kepada kepala desa untuk memberikan sanksi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Purwanto mengatakan belum dapat memberikan keterangan karena proses di Bawaslu masih berlangsung.

“Kami belum bisa matur karena prosesnya kan masih berlangsung di Bawaslu. Kami tungg nanti kalau sudah jelas dari Bawaslu, kami akan pelajari dan akan kami sikapi,” ujarnya.