Jadi Tersangka Money Politics, Begini Tanggapan Caleg Gerindra Wonogiri Lambang Purnomo

Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub (dua dari kiri), menyerahkan berkas perkara dugaan money politics caleg DPRD Wonogiri dari Partai Gerindra, Lambang Purnomo, kepada KBO Satreskrim Polres Wonogiri, Iptu Mustain, di Mapolres Wonogiri, Jumat (26/4/2019). (Solopos - Rudi Hartono)
07 Mei 2019 21:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Calon anggota DPRD Wonogiri nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Gerindra, Lambang Purnomo, memberikan tanggapannya seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan praktik politik uang atau money politics oleh Polres Sragen.

Lambang tak memungkiri uang yang diberikan kepada sekitar 30 warga dalam acara sosialisasi di Wonoboyo, Wonogiri, Minggu (7/4/2019) lalu, dari dirinya. Namun, dia menyerahkan uang itu bukan atas inisiatif sendiri, tetapi atas desakan orang lain yang juga inisiator pertemuan dan pemilik rumah tempat digelarnya acara, yakni Sarjono.

Dalam perkara ini Sarjono berstatus saksi. Pada acara itu Lambang hanya pasif atau sekadar mengamini apa yang diminta Sarjono. Lambang melihat ada kejanggalan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Hal itu disampaikan pengacara Lambang, Leonardus Agus Riyanto, kepada Solopos.com, Selasa (7/5/2019). Advokat yang akrap disapa Leo itu mengatakan secara fakta Lambang memang memberi amplop berisi uang Rp50.000/amplop.

Uang itu dia berikan kepada Sarjono selaku tokoh masyarakat yang berinisiatif menggelar sosialisasi. Sebelumnya, Sarjono mengarahkan Lambang memberi “mentahannya” atau uang kepada peserta pertemuan sebagai ganti konsumsi dan rokok.

Pada saat pembagian amplop, ada beberapa peserta pertemuan yang belum mendapatkan uang. Kemudian Sarjono memberi isyarat agar Lambang yang hadir di acara itu memberi uang secara langsung kepada mereka. Lambang pun memenuhinya.

“Posisi Pak Lambang hanya mengamini semua yang diarahkan Sarjono. Acaranya pun digelar di rumah Sarjono dan itu atas inisiatif Sarjono. Pesertanya siapa saja, klien saya hanya kenal dua atau tiga orang, selebihnya dia tidak kenal. Mereka diundang Sarjono, itu pun tanpa undangan resmi,” kata Leo saat dihubungi Solopos.com, Selasa.

Anehnya, lanjut dia, ketika acara berlangsung ada salah satu orang yang merekam kegiatan tersebut. Rekaman itu menjadi petunjuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindaklanjuti laporan seseorang.

Atas fakta itu Leo berpandangan ada sesuatu di balik peristiwa tersebut. Dia menyebut ada indikasi politis yang melatarbelakanginya. Namun, Leo menyatakan tak berani menyampaikannya secara vulgar terkait indikasi politis yang dimaksudnya karena tak ingin menuduh siapa pun. Dia memilih akan mengungkapnya dalam persidangan nanti.

“Itu pertemuan informal, bukan kampanye, sehingga pelaksana kegiatan tidak mengantongi STTP [surat tanda terima pemberitahuan] dari polisi. Semua ini muaranya [inisiatif] dari Sarjono. Dia mendorong Pak Lambang menggelar sosialisasi sejak sepekan sebelumnya,” imbuh Leo.

Terpisah, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (KBO) Satreskrim Polres Wonogiri, Iptu Musta’in, menginformasikan penyidik tidak menahan Lambang karena ancaman pidana dalam kasus ini kurang dari lima tahun penjara, yakni maksimal dua tahun penjara.

Di samping itu, Lambang bersikap kooperatif selama menjalani penyidikan. Setelah memeriksa Lambang, Senin (6/5/2019), selanjutnya penyidik memeriksa dua saksi baru untuk memperkuat pembuktian, Selasa. Hingga siang baru satu saksi yang hadir.

“Saksi yang sudah kami periksa ada enam orang, termasuk pelapor dan ahli pidana,” ucap Musta’in mewakili Kasatreskrim Polres Wonogiri AKP Aditia Mulya Ramdhani dan Kapolres, AKBP Uri Nartanti Istiwidayati.