APBDes Jaten Wonogiri Tembus Rp2 miliar, Warga Tak Perlu Iuran untuk Infrastruktur

Pekerja memperbaiki jalan di Dusun Mantenan, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Senin (13/5/2019). Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Jaten 2019 masih menitikberatkan pada pembangunan insfrastruktur./Espos - Cahyadi Kurniawan
14 Mei 2019 14:39 WIB Cahyadi Kurniawan Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI--Dana desa (DD) yang digulirkan selama lima tahun terakhir memberikan dampak signifikan bagi pembangunan wilayah khususnya di Desa Jaten, Kecamatan Selogiri. Warga menikmati infrastruktur yang baik termasuk berkurangnya iuran warga untuk pemeliharaan jalan.

Sebelum ada DD, untuk membangun fasilitas umum misalnya, warga harus patungan Rp200.000 hingga Rp500.000 per keluarga. Bahkan, warga pernah ditarik patungan hingga Rp1 juta untuk perbaikan jalan. “Sekarang tidak perlu lagi iuran. Beban masyarakat berkurang. Uang untuk iuran bisa difokuskan untuk kebutuhan hidup warga,” kata Sekretaris Desa Jaten, Budianto, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (13/5/2019).

Selain itu, jalan dan infrastruktur lainnya di Jaten tergolong apik. Tahun ini, Pemdes Jaten mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Angka itu terbilang besar sebab APB Desa Jaten pada 2019 tembus Rp2 miliar. Infrastruktur menjadi porsi tertinggi mengikuti aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa. “Untuk jalan saja, semula Jaten punya jalan desa sepanjang 11 kilometer. Hingga tahun lalu, sebanyak enam kilometer jalan itu naik status menjadi jalan kabupaten. Sekarang tinggal jalan dusun saja [yang perlu diperbaiki]. Kami butuh 2-3 tahun lagi untuk menuntaskannya,” imbuh dia.

Selain jalan, pembangunan juga diarahkan pada pengentasan kemiskinan dengan menurunkan jumlah rumah tak layak huni (RTLH), jambanisasi, dan pemasangan instalasi listrik gratis. Tahun ini, ada 11 RTLH direhab menggunakan DD dari total 78 RTLH yang ada. Total dana yang dialokasikan untuk rehab RTLH berikut program pengentasan kemiskinan lainnya senilai Rp200 juta.

“Biasanya kami tak sendirian. Ada bantuan untuk RTLH dari Pemerintah Provinsi Jateng 3 unit. Tahun lalu ada CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] dari bank pemerintah sebanyak 20 unit. Tahun ini belum tahu berapa yang bakal diterima. Target kami 2-3 tahun ke depan bisa selesai masalah RTLH di Jaten,” urai Budianto.

Pemdes Jaten juga mengalokasikan dana untuk persiapan tanggap darurat menghadapi bencana kendati tidak termasuk wilayah yang rawan bencana besar. Setiap tahun, banjir melanda sejumlah dusun yakni Gempeng, Karangtalun, Getas, Brangkalan, Mantenan, Pulosari, dan Jaten. Banjir itu pun tak lama dan hanya berupa gencangan kecil. “Sebab, secara geografis, Jaten berada di posisi yang lebih rendah dan menjadi muara beberapa sungai di Selogiri,” tutur dia.

Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada 2020 dengan target bidang-bidang sosial, termasuk penyertaan modal untuk badan usaha milik desa (BUMDes) minimal 20 persen dari DD. “BUMDes rencananya diarahkan mengelola kebutuhan pertanian untuk lahan seluas 400 hektare di Jaten mulai dari benih, pupuk, hingga obat-obatan. Pertanian dipilih karena memang itu potensi utama Desa Jaten,” beber Budianto.