Komnas HAM Terjunkan Tim Selidiki Meninggalnya Petugas Pemilu

Suasana rumah duka Ketua KPPS 020, Alek Robikson, di Kampung Praon, RT 007/RW 007, Nusukan, Banjarsari, Sabtu (27/4 - 2019). (Solopos/Ratih Kartika)
17 Mei 2019 17:15 WIB Candra Mantovani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerjunkan tim ke enam wilayah termasuk Jawa Tengah untuk menyelidiki kematian para petugas penyelenggara Pemilu 2019.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan sudah menugaskan tim khusus untuk menyelidiki dan mencari data terkait kasus tersebut. Dalam proses penyelidikan Komnas HAM menghimpun beberapa data terkait penyebab meninggalnya petugas penyelenggara pemilu, nama petugas yang meninggal, serta bertugas di TPS mana.

“Yang kami inginkan adalah mendapatkan nama-nama yang meninggal lalu bertugas di TPS berapa, penyebab meninggal karena apa. Untuk penyebab meninggal bisa didapatkan dari surat kematian yang sudah ditandatangani dokter. Jika memungkinkan, kami juga akan mencari kesaksian dari keluarga petugas yang meninggal maupun yang sehat,” terangnya kepada wartawan di Rumah Blogger Indonesia, Laweyan, Solo, Kamis (16/5/2019).

Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang diselidiki Komnas HAM lantaran termasuk wilayah dengan jumlah kematian terbanyak di Indonesia. Selain di Jateng, Komnas HAM juga akan melakukan penyelidikan di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, dan DKI Jakarta.

“Yang ingin kami selidiki adalah wilayah yang memiliki jumlah kematian tinggi untuk petugas KPPS. Jateng termasuk tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Di Banyumas sudah ada data yang masuk sembilan orang yang meninggal dan di Karanganyar kalau tidak salah ada 11 orang meninggal. Khusus di Jateng kami akan mendatangi Banyumas, Karanganyar, Demak, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Dinkes Provinsi Jateng dan pihak yang bisa memberikan keterangan,” imbuh dia.

Beka menjelaskan Komnas HAM belum bisa menyimpulkan penyebab fenomena yang terjadi. Hal ini lantaran Komnas HAM memerlukan data pembanding dari wilayah lainnya.

Meskipun begitu, hasil sementara yang didapatkan belum ada indikasi petugas KPPS yang meninggal karena diracun. Komnas HAM perlu membandingkan dengan data-data lainnya, info, dan fakta lain.

"Kami tetap membutuhkan data-data hingga nanti 21 Mei kami bisa mempunyai rekomendasi dan gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika dari satu daerah saja tidak bisa menjadi kesimpulan,” papar dia.

Pengamat politik M.T Arifin yang juga hadir dalam diskusi bersama Komnas HAM di Rumah Blogger Indonesia, hari itu, memandang banyaknya petugas KPPS yang meninggal bukanlah permasalahan HAM. Meskipun begitu, menurutnya penyelidikan tetap diperlukan untuk menjadikan rekomendasi agar KPU mengevaluasi sistem pemilu yang diterapkan.

“Persoalan KPPS menurut saya bukan soal HAM. Karena tidak terlihat adanya manuver politik yang bertujuan untuk memunculkan korban. Menurut saya, ini murni dari beban dan tensi kerja yang tinggi serta adanya penyakit bawaan dari riwayat tersebut. Tapi semoga ini bisa dijadikan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya,” kata dia.