Pemerintah Akan Penuhi Permintaan Subsidi PT BST Solo, Begini Skemanya

Unit bus terbaru BST yang digunakan di koridor satu Solo mulai pekan lalu. (Solopos - Candra Mantovani)
20 Mei 2019 07:00 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan memenuhi permintaan subsidi PT Bengawan Solo Trans (BST) selaku operator Bus Batik Solo Trans (BST).

Konsultan Kemenhub, Djoko Setijowarno, mengatakan skema yang digunakan untuk subsidi tersebut bernama buy the service. Pemerintah membeli jasa dengan harga yang telah disepakati dan operator harus menyediakan jasa transportasi umum massal dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sejumlah komponen di dalam subsidi itu bakal dihitung, di antaranya gaji pengemudi di atas upah minimum kota (UMK) dan bus yang sesuai standar.

“Gaji di atas UMK akan membuat pengemudi bekerja profesional. Mereka tidak lagi mengejar setoran. Sistem kerjanya juga maksimal delapan jam. Badan usaha yang menjadi operator harus menyediakan armada sesuai standar pelayanan minimal [SPM]. Misalnya dilengkapi AC, kalau perlu ada wifi, dan sebagainya,” kata dia saat ditemui wartawan seusai paparan terkait buy the service di Kantor Dishub Solo, pekan lalu.

Djoko mencontohkan penerapan buy the service mirip operasional angkutan umum aglomerasi bus rapid transit (BRT) di Jawa Tengah yakni rute Purbalingga-Purwokerto dan Bawen-Semarang.

Operasional koridor itu sekitar Rp15 miliar per bulan, di mana pemasukan tiket sekitar Rp5 miliar sehingga subsidi pemerintah hanya Rp10 miliar per koridor bus sedang.

“Hitungannya pemerintah membayar Rp7.500 per kilometer kepada operator. Kalau sudah implementasi, BST itu ada atau enggak ada penumpang tetap jalan. Penumpangnya mau dikasih gratis atau pelajar bayar Rp1.000-Rp2.000 tidak masalah. Nanti ini enggak akan lagi bicara untung dan rugi tapi pelayanan publik,” ucap Djoko.

Dijumpai di lokasi yang sama, Direktur PT Bengawan Solo Trans, Farida Wardhatul Jannah, mengaku kesulitan menutup biaya operasional setelah merebaknya angkutan daring pada 2017.

“Sejak 2018 kami kesulitan menutup biaya operasional. Beberapa koridor berjalan tak optimal karena dikurangi armadanya. Tahun ini kami sampai kesulitan membayar tunjangan hari raya [THR] dan profit kepada pemegang saham,” kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan subsidi tersebut masih dalam tahap pengkajian. Kemungkinan subsidi baru bisa diberikan pada 2020.

“Programnya namanya buy the service. Jadi pemerintah membeli layanan BST ke perusahaan. Nantinya penyusutan aset akan dihitung karena pengadaan kendaraan dari pengusaha, sementara kalau aset milik Pemkot, penyusutan tidak dihitung. Tapi detailnya akan dipaparkan. Di Indonesia, program ini bakal diberlakukan di lima kota, salah satunya Solo,” jelas Hari.

Hari mengatakan tahun ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat akan melakukan survei sehingga diharapkan program tersebut mulai berlaku 2020. Hari mengatakan rencana pembelian layanan BST tersebut sejalan dengan program pengembangan transportasi massal yang dijalankan pemerintah pusat.

Kemenhub sudah tak lagi membantu dalam bentuk fisik, seperti pengadaan armada, melainkan biaya operasional. Hari mengatakan skema buy the service memungkinkan operasional tujuh koridor seperti desain penataan transportasi massal di Solo.

Kendati begitu, Dishub mengutamakan tiga koridor BST yang sudah ada. “Kami akan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo karena tiga koridor itu melewati wilayah mereka,” papar dia.

Terpisah, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo membenarkan wacana buy the service tersebut. “Tawarannya seperti apa nanti dilihat. Jawa Tengah yang mau dilaksanakan hanya di Solo. Kebetulan sesuai dengan permintaan subsidi yang disampaikan manajemen PT BST kepada Pemkot,” kata dia.

Rudy juga menyebut implementasi program tersebut juga sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.