Tokoh Masyarakat Minta Upacara HUT Boyolali Ditunda

Ilustrasi PNS (Istimewa/Setkab.go.id)
01 Juni 2019 09:20 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI — Sebagian tokoh dan elemen masyarakat Boyolali meminta Pemkab setempat menunda pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-172 Boyolali pada Rabu (5/6/2019) yang bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri menyatakan upacara akan tetap dilaksanakan setelah salat Id.

Para tokoh dan elemen masyarakat Boyolali itu menilai upacara yang akan diikuti ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) maupun di masing-masing wilayah kecamatan tersebut dinilai tidak menghormati hak ASN dalam menjalani hari raya, sekaligus hari cuti mereka.

Moh. Basuni, anggota DPRD Boyolali asal PKS yang terpilih kembali untuk periode 2019-2024 mengaku dirinya mendapat banyak aduan tentang keresahan masyarakat atas upacara tersebut.

Pasalnya, Hari Raya Idulfitri atau Lebaran merupakan perayaan hari besar umat Islam yang seharusnya bisa dijalani dengan khidmat. Selain itu, Lebaran merupakan momen berkumpul bersama keluarga dan momen sakral untuk sungkeman kepada orang tua.

“Biasanya habis salat Id dilanjutkan dengan salam-salaman dan sungkeman serta silaturahmi kepada tetangga. Tapi kalau habis salat Id langsung upacara ini tentu tidak membuat ASN gembira,” ujarnya kepada Solopos.com, Jumat (31/5/2019).

Terlebih, upacara dilakukan pada saat mereka cuti bersama. “Apalagi dalam Keppres Nomor 13/2019 tentang Cuti Bersama, PNS cuti bersama Idulfitri 1440 Hijriyah adalah tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. Maka seharusnya Bupati menghormati aturan tersebut karena libur libur cuti bersama adalah hak,” imbuhnya.

Karenanya, dia meminta kepada Bupati Boyolali Seno Samodro untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mengganti pelaksaan upacara HUT Boyolali pada hari lain.

Sementara itu, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali, Thontowi Jauhari mengatakan hal senada dengan Basuni. Dia menilai semestinya Pemkab bisa menggelar upacara HUT di hari lain, tidak bertepatan dengan Hari Raya.

“Mestinya Pemkab menghormati hak asasi ASN untuk melaksanakan tradisi silaturahmi di hari Lebaran. Upacaranya kan bisa diundur hari lain. Mohon Bupati bisa menunda upacara tersebut,” ujar Thontowi yang juga mantan anggota DPRD Boyolali ini.

Sementara itu, perwakilan Forum Umat Islam Boyolali (FUIB) juga mendatangi Kantor Setda Boyolali untuk menyampaikan keberatan yang sama. Mereka ditemui Sekda Masruri dan beberapa pejabat di jajarannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri saat dikonfirmasi mengatakan, upacara pertingatan HUT Boyolali tetap akan dilaksanakan setelah salat Id. Menurutnya, upacara tidak masalah digelar karena dilaksanaan setelah umat Islam menjalankan kewajibannya.

“Jadi [upacara] tetap dilaksanakan setelah salat Id ya. Jamnya silakan menyesuaikan dengan wilayah masing-masing,” ujarnya.

Terkait adanya ASN yang mudik, atau berkepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan, pihaknya mempersilakan untuk tidak mengikuti upacara. “Kalau yang izin, misalnya mudik silakan, tidak apa-apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Masruri mengatakan upacara HUT Boyolali di lingkungan Setda akan diikuti ASN pejabat eselon II, III, dan IV setelah Salat Id. Salat Id gelaran Pemkan diadakan di Masjid Agung kompleks Pendapa Rumah Dinas Bupati di Jl. Merbabu. Sedangkan upacara HUT dilakukan di halaman pendapa di kompleks yang sama.