Warga Trunuh Klaten Berunjuk Rasa Pertanyakan Keuangan Desa

Warga menggelar aksi demo di depan kantor Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Rabu (12/6 - 2019). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
12 Juni 2019 20:15 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Seratusan warga, Rabu (12/6/2019), menggelar aksi demo memprotes pengelolaan keuangan desa pemerintah Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah. Para pengunjuk rasa menduga ada penyelewengan keuangan desa.

Aksi diawali dengan longmarch sejauh 800 meter dari Subterminal Bendogantungan hingga kantor Desa Trunuh sekitar pukul 09.00 WIB. Aksi dilanjutkan dengan orasi di depan kantor Desa Trunuh. Demo dikawal aparat Polres Klaten dan Satpol PP setempat.

Warga membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan pengusutan penyelewengan dana desa hingga kepala desa (kades) mengundurkan diri. Selain itu, mereka membawa keranda bertuliskan "Desa Trunuh Berkabung". Setelah itu, perwakilan warga menggelar audiensi dengan aparatur desa setempat dimoderatori Camat Klaten Selatan, Joko Hendrawan, sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam audiensi, perwakilan warga menilai ada berbagai kejanggalan soal APB Desa 2018. Mereka juga mempertanyakan kejanggalan laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan desa 2018 hasil penelusuran warga.

Kejanggalan pada APB desa itu seperti anggaran pelaksanaan pembangunan. Pada baliho berisi informasi APB Desa 2018 yang terpasang di kantor desa setempat, dana pelaksanaan pembangunan tertulis Rp900.945.000.

Sementara, hasil penghitungan rincian penggunaan dana yang terpampang, total dana pembangunan hanya sekitar 507.920.000. “Ada selisih sekitar Rp335 juta,” kata Koordinator aksi, Anggun Nasir Tsalasah, 30, saat audiensi.

Terkait selisih itu, Kades Trunuh, Sumarwanto, mengatakan selisih terjadi lantaran rincian yang ditulis dalam baliho hanya kegiatan didanai dari dana desa.

Sementara, rencana pembangunan yang didanai menggunakan bantuan provinsi serta pemkab belum dicantumkan lantaran belum ada kejelasan saat baliho dipasang Maret 2018.

“Sekarang sudah kami revisi rencana anggarannya dan baliho sudah kami pasang di depan kantor desa termasuk realisasi penggunaannya untuk apa saja,” kata Sumarwanto.

Kejanggalan lain soal alokasi dana yang tertulis untuk pengelolaan sistem informasi desa (SID) yang tertulis sekitar Rp51 juta dari LPj yang diterima. Anggun mempertanyakan penggunaan dana tersebut.

Sumarwanto mengatakan anggaran digunakan untuk pemasangan Wifi senilai Rp1,2 juta. Sementara, Rp50 juta untuk bantuan UMKM. Sumarwanto mengakui ada kesalahan memasukkan data bantuan UMKM yang salah pos anggaran ke kegiatan SID. “Masuknya semestinya di pemberdayaan. Tetapi, masuk ke SID,” kata Sumarwanto.

Meski salah masuk pos anggaran, Sumarwanto memastikan bantuan UMKM dari pemkab tersebut sudah disalurkan ke pengusaha di wilayah Trunuh.

Warga lainnya, Agus Supriyatna, mempertanyakan kegiatan pengecoran jalan Pule dalam APB Desa Trunuh 2018. Pengecoran jalan dianggarkan Rp28,45 juta dengan panjang jalan sekitar 110 meter. Lantaran tak yakin dengan volume pembangunan jalan tersebut, Agus mengaku mengajak temannya yang selama ini bekerja di bidang proyek pembangunan. Dari hasil pengukuran, panjang jalan hasil pembangunan yakni 86,5 meter.

Terkait hal tersebut, Sumarwanto mememastikan proyek pembangunan jalan tersebut sudah sesuai perencanaan. Hal itu termasuk panjang jalan yang dibangun yakni 110 meter.

Audiensi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut diakhiri dengan pembacaan tuntutan warga. Ada tiga poin tuntutan yakni pengusutan tuntas indikasi penyelewengan dana desa Trunuh 2018 terutama di bidang pembangunan, kades dan perangkat desa yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi diproses secara hukum, serta Sumarwanto turun dari jabatannya sebagai kades.

Sementara itu, Sumarwanto mengklaim pemerintah desa transparan dan tak ada penyelewengan keuangan desa. Perbedaan data yang tertulis hanya pada masalah administrasi. “Seluruh anggaran sudah dilaksanakan dan bantuan sudah disalurkan. Semua sudah disampaikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Sebelum aksi demo tersebut, sebanyak tujuh perwakilan warga menggelar audiensi mempersoalkan keuangan Desa Trunuh 2018, Senin (10/6/2019). Setelah audiensi tersebut, pemerintah desa setempat memasang baliho bertuliskan rincian APB Desa Perubahan 2018 dan realisasi APB Desa 2018.