KPU Boyolali Usul Anggaran Rp64,6 Miliar untuk Pilkada 2020

ILustrasi (Solopos - Tri Rahayu)
14 Juni 2019 10:45 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mengusulkan anggaran senilai Rp64,6 miliar dari APBD setempat untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Dalam Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati baru tersebut, 69 persen anggaran atau sekitar Rp44,4 miliar dialokasikan untuk kebutuhan badan adhoc.

Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Pardiman, mengatakan 31 persen anggaran atau sekitar Rp20 miliar untuk kebutuhan di tingkat kabupaten. “Usulan anggaran KPU Boyolali untuk penyelenggaraan Pilkada ini memang cukup besar, tetapi sebenarnya 69 persennya atau sekitar Rp44,4 miliar untuk kebutuhan badan adhoc,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor KPU Boyolali, Kamis (13/6/2019).

Dijelaskannya, dari Rp44,4 miliar usulan anggaran itu, sekitar Rp19 miliar digunakan untuk pembentukan dan honor KPPS dan Linmas pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sekitar Rp20 miliar lainnya untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, sedangkan Rp5 miliar untuk Pantita Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada Pilkada 2020 asumsi jumlah TPS sebanyak 2.446 buah dengan jumlah pemilih 800 orang per TPS.

Sementara itu, Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin menambahkan, biaya Pilkada Boyolali ini cukup besar dan hanya ditopang oleh APBD kabupaten. Berbeda dengan Pilkada yang penyelenggaraanya bebarengan dengan Pilkada provinsi, yang mana anggarannya ditopang oleh kedua jenjang pemerintah daerah tersebut.

Penganggaran yang diusulkan merupakan sepaket untuk semua tahapan Pilkada. Karena tahapan sudah dimulai 2019, maka dia berharap pada ABBD 2019 Perubahan anggaran untuk tahapan tersebut sudah bisa dialokasikan oleh Pemkab Boyolali. “Meski Pilkadanya direncanakan September 2010, tetapi sejak 2019 kegiatannya sudah dimulai. Antara lain rakor dengan stake holder, penyusunan regulasi dan pembentukan badan adhoc, urusan daftar pemilih, dan lain-lain,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menyerahkan semua usulan anggaran tersebut kepada Pemkab yang akan menggodoknya bersama DPRD. “Kami hanya mengusulkan. Nanti di Pemkab akan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan."

Sementara itu, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 Badan Pengawas (Bawaslu) juga mengusulkan anggaran dari sumber yang sama senilai sekitar Rp17 miliar. “Untuk Pilkada 2020 kami mengusulkan Rp17 miliar, yang paling besar untuk honor-honor Panwascam dan PPD [Panitia Pengawas Desa]. Selebihnya untuk kegiatan lain seperti sosialisasi dan sebagainya,” ujar salah satu anggota Bawaslu, M Mahmudi. (Akhmad Ludiyanto)