Kata Politikus PDIP Sragen, Hampir Semua Cakades Lakukan Money Politics

ilustrasi pilkades, pemilihan kepala desa. (Solopos/Whisnu Paksa)
17 Juni 2019 05:00 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN — Politikus PDIP dari Sragen Sugiyamto mengatakan hampir semua calon kepala desa (cakades) melakukan praktik money politics dalam pemilihan kepala desa (pilkades).

Keinginan Pemkab Sragen untuk memberantas praktik money politics dalam pilkades dengan menggandeng penegak hukum dinilai rawan memicu konflik horizontal. Meski demikian, menurut dia, rencana Pemkab Sragen yang ingin menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk mengawasi pelaksanaan pilkades merupakan kebijakan bagus.

Sugiyamto meminta Pemkab Sragen ekstra hati-hati dalam menerapkan larangan money politics dalam pilkades yang akan digelar serentak di 176 desa pada 26 September.

“Larangan money politics itu perlu payung hukum yang jelas dan berdasar pada UU yang ada. Kalau tidak ada payung hukumnya, rawan terjadi konflik horizontal. Yang namanya pilkades, hampir 100% cakades pasti melakukan money politics,” kata Sugiyamto kepada Solopos.com, Jumat (14/6/2019).

Payung hukum yang ideal, kata Sugiyamto, adalah peraturan bupati (perbup). Namun, dia menilai waktunya cukup mepet untuk menyusun perbup yang mengatur larangan money politics dalam pilkades sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Perbup bisa menjelaskan lebih terperinci mengenai batasan money politics yang dilarang dalam pilkades. “Sebelum Pemkab Sragen mau menggandeng kepolisian dan kejaksaan, para cakades ini sudah menggalang dukungan. Mereka sudah datang ke rumah-rumah warga. Mereka memohon doa restu dengan membawa sembako, bantuan dana kepada pengurus RT, atau deal-deal tertentu kepada masyarakat. Apakah itu semua masuk kategori money politics? Belum jelas karena belum ada regulasi yang mengatur batasan money politics itu sendiri,” kata dia.

Saat ini warga juga sudah mulai mendeklarasikan dukungan kepada cakades. Para tim sukses dari masing-masing cakades mulai mengawasi gerak-gerik tim sukses cakades lain. Ada kemungkinan tim sukses ini mencari-cari potensi kecurangan yang dilakukan cakades lawan seperti saat bagi-bagi sembako atau bantuan dana.

“Saya khawatir ada oknum yang menjadikan itu sebagai bukti untuk menggebuk cakades yang menang. Ini bahaya sekali. Kalau sudah seperti itu, pasti rawan konflik. Jadi, sebelum menjalin kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, Pemkab harus menyosialisasikan aturan atau batasan money politics kepada masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, mengatakan salah satu kelemahan dalam Permendagri No. 112/2014 tentang Pilkades adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum terkait potensi kecurangan seperti money politics. Panitia pilkades hanya ditempatkan sebagai pelaksana administrasi pesta demokrasi di tingkat desa.

Namun, mereka belum punya kewenangan untuk mengawasi potensi kecurangan dalam pilkades. “Seharusnya memang diperlukan lembaga pengawas dan penegakan hukum pilkades seperti halnya Sentra Gakkumdu [Penegakan Hukum Terpadu] yang anggotanya camat, panitia pilkades, Polres, dan Kejaksaan,” ucap Agus Riwanto.