Pemkab Sragen Bentuk Satgas Antipolitik Uang Sampai ke Desa, Cakades Sangsi

Bupati (dari kiri), Kajari, Kapolres, Dandim, dan Dansubdenpom Sragen menandatangani MoU Pembentukan Satgas Antipolitik Uang Dalam Pilkades di Pendapa Sumonegaran Rumdin Bupati Sragen, Senin (1/7/2019). (Solopos - Tri Rahayu)
02 Juli 2019 12:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Pemkab Sragen bersama Polres, Kodim, Kejari, dan Dubdenpom setempat membentuk satuan tugas (satgas) antipolitik uang (money politics) menjelang Pilkades serentak, 26 September mendatang.

Satgas itu rencananya tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten tapi hingga ke tingkat desa. Menanggapi hal tersebut, sejumlah calon kepala desa (cakades) sangsi dengan pembentukan satgas tersebut.

Cakades Purworejo, Kecamatan Gemolong, Dipo, menyangsikan satgas bisa berjalan. Dipo mengatakan kalau memorandum of understanding (MoU) mengenai pembentukan satgas itu hanya di tingkat atas tidak mungkin bisa efektif.

Dia mengatakan satgas itu mestinya diikuti sampai ke tingkat desa. Cakades Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Heru Setyawan, menyambut baik adanya MoU itu. Heru pun menanyakan sanksi atas pelanggaran itu dan tahapan pembentukan satgas di tingkat desa.

“Saya kira perlu ada pakta integritas antarcalon. Bagi petahana seperti saya senang-senang saja karena tidak keluar uang,” katanya.

Cakades Gawan, Kecamatan Tanon, Sutrisno, mengatakan pelaksanaan MoU itu butuh komitmen semua pihak, terutama dari para cakades. Dia mengatakan cakades di 167 desa itu bisa berkomitmen tidak? “Kalau saya beneran [senang] karena tidak keluar uang,” ujarnya.

Sebagaimana diinformasikan, MoU mengenai pembentukan satgas antipolitik uang itu ditandatangani Bupati Sragen, Kapolres, Dandim, Kajari, dan Dansubdenpom di Pendapa Rumdin Bupati Sragen, Senin (1/7/2019).

Pembentukan satgas di tingkat kabupaten itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas di tingkat kecamatan dan desa dengan tujuan untuk meminimalkan botoh dan praktik money politics.