Banyak Siswa Tak Dapat SMAN, Dinas Pendidikan Jateng Petakan Daerah Tanpa Sekolah

Orang tua siwa mengadukan pelaksaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA 2019 di Kantor Dewan Pendidikan Kota Solo, Solo, Selasa (2/7 - 2019). (Solopos/M. Ferri Setiawan)
18 Juli 2019 17:00 WIB Tamara Geraldine Solo Share :

Solopos.com, SOLO — Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah VII Jateng yang meliputi Solo dan Sukoharjo memetakan wilayah tanpa sekolah lantaran banyak siswa yang tak mendapat SMAN.

Pemetaan berdasarkan penerapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Pemetaan wilayah tanpa sekolah (blind spot) dilakukan karena banyak calon siswa gagal mendapatkan sekolah di luar pilihan pertama.

Beberapa siswa terlempar ke sekolah di luar zona. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo dan Sukoharjo, Suyanta mengatakan sudah mengirimkan blind spot di wilayah VII Solo dan Sukoharjo.

“Di Kecamatan Grogol, Sukoharjo, contohnya adalah Madegondo, Gedangan, Parangjoro, dan Telukan. Di Kecamatan Grogol tidak ada sekolah negeri. Lalu untuk Solo, di Kecamatan Pasar Kliwon ada Baluwarti lalu di Laweyan ada Karangasem dan Jajar,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Cabang Disdik Wilayah VII Jateng, Rabu (17/7/2019).

Suyanta mengatakan sistem zonasi menata proses PPDB berdasarkan penentuan wilayah atau zona. “Tetapi, persebaran SMAN di tiap wilayah berbeda. Di perkotaan banyak [SMAN], tapi di daerah pinggiran kekurangan SMAN. Ini masalah yang harus dicarikan solusi,” ujar dia.

Cabang Disdik Wilayah VII Jateng sudah mengirimkan permasalahan PPDB 2019 kepada Pemerintah Provinsi. Salah satunya berkaitan dengan masalah blind spot. ”Mungkin nantinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan [Disdikbud] Jateng akan mengkaji mendalam terkait blind spot. Nanti dicarikan solusi terbaik,” kata dia.

Saat ini pemerintah belum ada rencana untuk membangun sekolah negeri baru atau penambahan rombongan belajar guna memperbanyak daya tampung. Proses tersebut akan berimbas pada kebutuhan guru dan lahan sekolah.

Selain itu, daya tampung yang berlebihan juga dapat berakibat pada pelayanan pendidikan menjadi tidak maksimal. ”Kami justru akan meningkatkan kualitas pendidikan serta prasarana dan sarana sekolah-sekolah. Tujuannya membuat SMA negeri memiliki standar sama. Tentunya ini juga akan diikuti dengan peningkatan kualitas guru-guru pengajarnya,” kata dia.

Sementara itu, salah satu warga asal Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Dian Lestari, mengatakan anaknya terlempar ke sekolah lain yang jaraknya cukup jauh. “Di Kecamatan Grogol tidak ada SMAN yang dekat. Banyak orang tua siswa baru menyerbu SMAN di Sukoharjo Kota,” ujarnya.

Ia memilih mendaftar anaknya di sekolah swasta lantaran tak diterima di sekolah negeri terdekat dari rumah. “Akhirnya saya mencari sekolah swasta yang lebih dekat dengan rumah. Jadi saya tidak kejauhan saat menjemput anak,” kata dia.

Seharusnya sebelum pelaksanaan PPDB, menurut Dian, pemerintah daerah sudah punya peta persebaran sekolah. Ia berharap pemerintah daerah memikirkan masalah-masalah yang muncul akibat persebaran sekolah yang belum merata tersebut. “Semoga PPDB tahun depan tidak menimbulkan masalah seperti tahun ini,” kata dia.