Ini Perkiraan Lokasi Interchange Tol Solo-Jogja dengan Tol Trans Jawa di Boyolali

Foto aerial simpang susun Adiwerna ruas Tol Pejagan-Pemalang di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (18/5 - 2018). (Antara / Hafidz Mubarak A)
22 Juli 2019 07:30 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI -- Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Boyolali, diperkirakan akan menjadi lokasi interchange (simpang susun) yang menghubungkan jalan tol Trans Jawa ruas Salatiga-Kartasura dengan jalan tol Solo-Jogja.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Jateng) A.R. Hanung Triyono terkait lokasi interchange tersebut. “Desa Kuwiran, Banyudono,” ujarnya kepada Solopos.com melalui pesan singkat, Minggu (21/7/2019).

Namun Hanung tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai lokasi tepatnya. Sebelumnya, Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Widodo Munir juga mengatakan lokasi tersebut berada di Kuwiran kawasan barat Mapolsek Banyudono, melintasi jalan Solo-Semarang.

Sementara itu, disinggung mengenai kemungkinan pemindahan pintu tol Colomadu (ruas Salatiga-Kartasura) ke interchange Banyudono tersebut Hanung mengatakan tidak ada rencana itu. “Tetap [di Colomadu],” imbuhnya.

General Manager Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Rifka Paramita juga mengatakan hal senada dengan Hanung. “Sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR],” ujarnya singkat.

Dikutip dari bisnis.com, proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan panjang jalan utama 35,18 km. Ruas itu masuk seksi I dan terdapat empat exit tol di Kartasura (Sukoharjo), Karanganom/Delanggu, Klaten, dan Prambanan-Manisrenggo.

Perwakilan dari PT Adhi Karya, Pristi Wahyono, mengatakan proyek ini memerlukan pembebasan lahan seluas 608,90 ha. Sebagian besar lahan berupa sawah sebesar 73,91%.

Permukiman penduduk yang terkena proyek tol sebesar 17,54%, kebun atau tegalan 1,55%, serta 7,09% adalah lahan lain-lain, seperti tanah wakaf, dan tanah milik TNI.

“Kami sudah sosialisasi ke daerah beberapa kali. Investasi ini perlu proses panjang. Dari pertama kami melakukan evaluasi dan kajian dampak analisis lingkungan, dan sampai saat ini kami masih melakukan kajian, hingga sekarang kami sampai pada pengajuan penetapan lokasi,” katanya, Rabu (17/7/2019).