Warga Butuh Boyolali Demo Bawa Keranda Tuntut Hitung Ulang Pilkades

Warga Dukuh, Mojosongo, Boyolali, mengusung keranda ke halaman Kantor Setda Boyolali dalam aksi menuntut penghitungan ulang hasil Pilkades, Rabu (24/7/2019). (Solopos - Akhmad Ludiyanto)
24 Juli 2019 15:15 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI -- Ratusan warga Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, melakukan aksi demo dengan membawa keranda di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Rabu (24/7/2019).

Mereka menuntut kotak berisi cetakan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat 29 Juni lalu dan menghitung ulang perolehan suara masing-masing calon kades.

Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa di Kantor Kecamatan Mojosongo pada 8 Juli lalu. Dalam aksi di Setda ini, warga mengusung keranda sebagai penanda matinya demokrasi di Desa Butuh dan di Boyolali.

Dalam orasinya, sebagian peserta menilai ada kejanggalan dalam Pilkades sehingga mereka mendesak agar kotak berisi cetakan hasil pemungutan yang dilakukan dengan metode e-voting itu dibuka dan dihitung secara manual.

"Siapa pun yang menang [dalam penghitungan] itu nanti, kami terima. Yang penting terbuka," ujar salah satu orator disambut sorakan peserta.

Camat Mojosongo Eko Nugroho menemui peserta dan meminta agar mereka menunjuk perwakilan untuk menyampaikan aspirasi. Namun permintaan itu ditolak dan peserta memaksa masuk kantor dan dipertemukan dengan Sekda Masruri.

Sempat terjadi aksi dorong antara peserta dengan aparat Polres, Kodim, dan Satpol PP yang bertugas mengamankan aksi tersebut. Akhirnya lima orang perwakilan peserta masuk dan berdialog dengan Sekda Masruri.

Hingga sekitar pukul 11.45 WIB, dialog masih berlangsung. Sementara itu massa yang datang sekitar pukul 11.00 WIB itu masih bertahan. Mereka sudah mulai tenang dan duduk-duduk di halaman Setda menunggu hasilnya.

Sebagaimana diinformasikan, warga Desa Butuh menilai ada kejanggalan saat proses penghitungan perolehan suara Pilkades, 29 Juni lalu. Panitia dinilai kurang transparan saat proses penghitungan itu.

Mereka menuntut penghitungan ulang perolehan suara atau pemungutan suara ulang. Warga sudah beberapa kali menggelar aksi demo untuk menyuarakan tuntutan mereka.