Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten Keroyokan Entaskan Kemiskinan di Ngawonggo 

Perwakilan Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Ngawonggo, Ceper, Kamis (25/7/2019). (Solopos - Ponco Suseno)
26 Juli 2019 03:30 WIB Ponco Suseno Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, masuk zona merah kemiskinan di Klaten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bertekad mengentaskan Desa Ngawonggo dari zona merah tersebut. 

Pengentasan kemiskinan dengan model keroyokan itu diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, yakni dalam waktu satu tahun mendatang. Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, dari 401 desa/kelurahan di Klaten ada 88 desa yang masuk kategori miskin. 

Jumlah tersebut berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PPDT) 2018 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). Salah satu desa yang tergolong zona merah itu, yakni Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Klaten

Di desa tersebut, 160 keluarga dari 1.985 keluarga yang tergolong warga miskin. Sebanyak 160 keluarga itu belum memiliki jamban, rumah belum teraliri listrik, dan termasuk penerima program rumah tidak layak huni (RTLH). 

Selain pertanian, warga di Ngawonggo banyak berkecimpung dalam pengelolaan limbah skala home industry. “Sebagaimana instruksi gubernur dan wakil gubernur [Jateng], setiap organisasi perangkat daerah [OPD] diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dengan model keroyokan [bersama kabupaten]. Di sini, kami memilih Ngawonggo," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Ratna Kawuri, saat ditemui wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Ngawonggo, Ceper, Kamis (25/7/2019). 

Pemkab sudah memetakan kondisi dan potensi Desa Ngawonggo seperti pengembangan sawo dan pengembangan skill di bidang home industry. Nanti akan diatur pembagian tugas antara Pemprov dengan Pemkab. 

"Sebelum ini, kami juga sudah ada kerja sama pelatihan kewirausahaan dengan PT Modrian Manufacturing Garment,” tambah Ratna.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Klaten, Theo Markis, mengapresiasi pertemuan yang dihadiri perwakilan Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten tersebut. Sinergitas antar-OPD diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Kami melihat ada berbagai kendala di Ngawonggo. Misalnya kawula muda malu bekerja di daerahnya sendiri. Di sini memang ada industri cor skala rumahan, tapi ada kendala yang dihadapi seperti skill, pemasaran, modal, dan perizinan. Dengan melihat kondisi yang ada, sangat cocok dilakukan pengembangan kewirausahaan,” katanya. 

Kepala Desa (Kades) Ngawonggo, Ari Suryanto, menyambut baik langkah sigap Pemkab dan Pemprov yang turut aktif mengentaskan kemiskinan di daerahnya. 

“Tadi [dalam rapat] disebutkan, akan ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya mengembangkan skill warga di sini. Ada juga usulan mengembangkan sawo sebagai tambahan penghasilan. Kami cenderung mengambil hikmah positifnya dengan status zona merah itu. Semoga dengan program yang ada [pelatihan], dapat membantu warga di sini,” katanya.