24 SD Negeri di Klaten Digabung karena Murid Minim

Ilustrasi Sekolah Dasar (Solopos - Whisnupaksa)
27 Juli 2019 17:30 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Sebanyak 24 sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, digabung atau regrouping mulai tahun ajaran 2019/2020 ini. Penggabungan dilakukan menyusul jumlah siswa di puluhan sekolah itu minim.

Puluhan SD yang di-regrouping itu tersebar di wilayah Kecamatan Jatinom, Karanganom, Kemalang, Karangnongko, Wedi, Trucuk, Karangdowo, dan Cawas. Jumlah total murid dari kelas 1 hingga 6 di masing-masing sekolah itu bervariasi dari 73 siswa hingga 31 siswa.

Kegiatan belajar mengajar siswa dari sekolah-sekolah itu digabungkan dengan sekolah terdekat. Dengan penggabungan itu, jumlah SD negeri di Klaten kian menyusut dari 704 sekolah menjadi 680 sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sri Nugroho, menjelaskan sesuai aturan satu guru idealnya mengajar 20 siswa. Artinya, untuk satu SD idealnya terdapat 120 murid dengan enam guru kelas.

Sementara, sekolah-sekolah yang digabungkan memiliki jumlah total siswa kurang dari 80 orang. “Kalau siswanya masih 80 orang tidak perlu di-regrouping,” kata Nugroho saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/7/2019).

Nugroho mengatakan dengan jumlah siswa yang minim, pengelola sekolah kewalahan untuk menutup biaya operasional. Guna membiayai biaya operasional per tahun, pengelola sekolah negeri mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nilainya tergantung dari jumlah siswa.

“Kalau muridnya sedikit, biaya untuk pemeliharaan sarana prasarana tidak bisa terpenuhi,” jelas dia.

Soal penyebab jumlah siswa yang kian menyusut, Nugroho menjelaskan beragam. Keberhasilan program KB yakni setiap keluarga cukup dua anak disebut-sebut menjadi salah satu penyebab.

Penyebab lainnya yakni SD negeri kalah saingan dengan SD swasta terdekat untuk mendapatkan murid baru. “Sebenarnya dari sisi kualitas itu SD negeri tidak kalah dibandingkan swasta. Penempatan guru sudah linier,” kata dia.

Hanya, SD swasta memiliki kelebihan pada sarana prasarana sekolah hingga kegiatan ekstrakurikuler didukung dana iuran dari orang tua.

“Sementara, ketika sekolah negeri akan menggulirkan kegiatan ekstrakurikuler dengan dukungan iuran orang tua, ada pihak yang beranggapan itu sebagai pungutan. Ini yang membuat pengelola sekolah negeri,” jelas dia.

Agar jumlah SD negeri tak kian menyusut, Nugroho mengatakan Disdik menyiapkan sejumlah upaya. Salah satunya memperketat pendirian sekolah swasta. Saat ini, ada sekitar 50 SD swasta di Kabupaten Bersinar.

“Nantinya ketika ada pendirian sekolah baru harus ada persetujuan dari kades, tokoh masyarakat, serta komite-komite sekolah terdekat apakah pendirian sekolah itu dibutuhkan atau tidak. Selama ini belum ada aturan semacam itu,” urai dia.

Kepala SDN Banyuaeng, Kecamatan Karangnongko, Sri Rusmini, mengatakan jumlah siswa di sekolah itu terhitung minim dengan total jumlah siswa dari kelas 1 hingga 6 sebanyak 67 orang. Salah satu alasan yakni sekolah itu berada di sisi paling selatan Desa Banyuaeng.

Meski jumlah siswa minim, ada kebijakan sekolah itu tetap dipertahankan atau tak masuk dalam program regrouping sekolah. “SD Banyuaeng menjadi satu-satunya sekolah di desa setempat. Makanya, ada kebijakan sekolah ini tetap dipertahankan agar di Banyuaeng tetap ada SD,” jelas dia.