KemenPPPA Gelar Pelatihan Penulisan Ramah Anak di Solo

Dini Inayati menyampaikan pemberitaan gender dan ramah anak dalam Pelatihan tentang Isu-Isu Gender dan Anak dalam pemberitaan media massa, Selasa (30/7 - 2019). (Solopos/Septina Arifiani)
31 Juli 2019 17:40 WIB Septina Arifiani Solo Share :

Solopos.com, SOLO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggelar pelatihan penulisan tentang gender dan anak dalam pemberitaan media massa, Selasa-Rabu (30-31/7/2019) di Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo.

Dihadiri oleh jurnalis dan akademisi se-Jawa Tengah, acara ini dimaksudkan untuk membuka wawasan bagaimana wartawan menulis berita yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Hari pertama pelatihan tersebut diisi oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dini Inayati. Selama dua jam, peserta antusias menyimak uraian yang disampaikan Dini tentang gender dan anak dalam bingkai media di Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tayangan di berbagai media Indonesia yang melanggar pedoman ramah anak. Tak hanya itu, perempuan juga sering menjadi korban stigma atau pelabelan negatif tayangan di televisi.

Menurut Dini, masih banyak sinetron Indonesia yang mengidentikkan janda sebagai perusak rumah tangga orang lain, atau perempuan yang cenderung cerewet dan boros. Selain itu, beberapa iklan juga menyoroti wanita cantik identik dengan tinggi, langsing, dan putih.

Berbagai upaya menurut Dini telah diupayakan oleh KPI dalam menyoroti banyaknya pelanggaran di televisi. Namun, selalu saja ada cara yang dilakukan oleh pemangku media untuk mengelak demi mendapat rating tinggi.

“Beberapa program yang dihentikan bahkan berganti nama untuk namun dengan acara dan konten yang serupa,” kata Dini, Selasa.

Pembicara lain yang hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Komisi PWI Pusat, Kamsul Hasan. Tema yang diberikan dalam pelatihan ini adalah Penulisan Jurnalistik Berperspektif Gender dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Dalam pemaparan yang disampaikan, Kamsul Hasan menjelaskan masih banyak media siber yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan PPRA. Salah satu kasus paling banyak disoroti adalah korban maupun pelaku kejahatan asusila di bawah umur yang masih sering diperlihatkan identitasnya.