Rute Layanan Aglomerasi Transportasi Soloraya Belum Pasti

BRT Trans Jateng. (Instagram/brttransjateng)
11 Agustus 2019 09:00 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah belum memutuskan rute pasti yang akan diluncurkan dalam layanan aglomerasi Soloraya pada 2020 mendatang.

Berbagai kajian tengah digodok untuk memastikan layanan tersebut menarik minat masyarakat untuk beralih menggunaan transportasi massal.

Kepala Dishub Jateng, Satrio Hidayat, mengaku masa kajian hanya dibatasi selama satu tahun. Nantinya, kendaraan aglomerasi tersebut menggunakan bus rapid trans (BRT) mirip yang dipakai untuk Koridor Semarang Tawang (Kota Semarang) - Terminal Bawen (Kabupaten Semarang).

“Perkiraan launching Agustus-September 2020. Rutenya sedang dikoordinasikan termasuk titik-titik halte jadi saya belum bisa memberi data valid. Prosesnya saat ini masih dikaji, termasuk berbicara dengan organisasi angkutan darat (organda). Lalu, sistem, manajemen, dan kelembagaan operasional,” kata dia, saat dihubungi solopos.com, Jumat (9/8/2019).

"BRT itu enggak gampang, saya bilang rute ini nanti ada yang protes. Rute itu, ada yang protes. Kemudian saya dikasih rute pinggir, ya, saya enggak mau. Kalau disuruh melipir di desa-desa ya saya enggak mau mending enggak usah saja," tambah dia.

Satrio mengatakan proses pembukaan sistem transportasi terintegrasi itu tidak gampang. Kerja sama lintas daerah dibutuhkan, terlebih melibatkan banyak eleman. Mereka diharapkan memiliki visi sama sehingga tak ada gejolak saat operasional berlangsung.

“Koridor I Tawang-Bawen itu persiapannya malah dua tahun. Makanya begitu beroperasi enggak ada yang demo lagi, kan? Kami harus tahu pengusahanya siapa. Mereka harus membuat konsorsium, karena kami membeli servis mereka. Dan saya enggak mau orang dari luar [pengusaha angkutan darat di luar rute],” jelasnya.

Satrio menyebut hanya satu koridor yang akan beroperasi pada 2020 mendatang. Berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan, terdapat enam koridor yang potensial di Soloraya.

Keenam koridor tersebut meliputi Solo - Sragen, Solo - Wonogiri, Solo - Boyolali, Solo - Karanganyar, Klaten - Kartasura (Sukoharjo), dan Solo - Gemolong (Sragen).

“Enggak cukup dananya kalau langsung enam koridor beroperasi. Dari enam koridor itu akan dilihat mana yang resistensinya paling rendah, karena saya enggak mau ada masalah di lapangan. Enggak tahu manfaatnya, demo terus. Koridor I Semarang - Demak saja gagal. Kami ingin membentuk manajemen yang bagus dulu,” papar Satrio.

Manajemen yang baik, sambungnya, akan mengutamakan standar pelayanan. Hal itu terjadi pada sejumlah koridor yang saat ini telah beroperasi di di Jateng. Operator BRT layanan aglomerasi tidak dimintai setoran. Pemprov hanya meminta layanan sesuai kontrak.

“Nanti saya tanya dulu ke teman-teman Dishub daerah untuk merampungkan kajian. Baru bicara mana yang disetujui untuk beroperasi. Tapi yang penting buat saya itu yang paling banyak buruhnya. Karena kami ingin buruh punya daya beli lebih tinggi, misalnya uang biasanya dipakai transportasi segini, lalu karena naik BRT jadi berkurang, sisanya untuk sekolah anaknya,” pungkas Satrio.

Sebelumnya, Direktur Angkutan Jalan, Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, mengatakan operasional bus aglomerasi Soloraya dipastikan bakal menggandeng perusahaan otobus (PO) lokal.

Para pengemudi akan mendapat gaji bulanan dan tidak dipusingkan dengan setoran pada PO atau pemilik armada.

“Mereka bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang dibayarkan pemerintah,” kata dia, dihubungi solopos.com, Senin (15/7/2019).