Solopos.com, BOYOLALI — Klaim Bupati Boyolali, Seno Samodro, bahwa dia mampu mengendalikan DPRD lewat Biaya Bantuan Sosial (BBS) yang indekos di kotak dana Bupati, dibantah para politisi Boyolali. Seno juga dianggap telah menghina anggota DPRD.
“Lha sudah dianggarkan kok. Ya enggak bisa gitu dong. Entah itu BBS atau BHBK kan sudah dianggarkan dalam APBD dan disahkan melalui perda,” kata Ketua DPD Partai Golkar, Fuadi, Kamis (12/12/2013). Begitu juga soal penetapan perda yang tidak pernah melalui agenda voting. “Contoh perda perangkat desa, bukan berarti yang lima itu kalah. Perda itu akhirnya disahkan dengan tidak mengikuti kemauan bupati.”
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Menurutnya, bupati ingin agar seleksi perangkat desa sampai ke tingkat kabupaten oleh bupati. “Tapi melalui perdebatan, akhirnya perda menetapkan bahwa seleksi perangkat desa sampai tingkat kecamatan.”
Kembali ke soal rekaman, Fuadi menyoroti kata-kata bupati yang dinilai tidak santun dan menghina kalangan DPRD. “Ada kata-kata binatang dalam pidatonya. Ini kalau yang dihina benar-benar kelembagaan DPRD, bisa kami tuntut.”
Wakil Ketua DPRD Boyolali, Turisti Hindriya, juga menolak jika DPRD disebut bisa dikendalikan bupati. Jalan musyawarah bisa ditempuh jika ada win-win solution. “Bupati bisa menurunkan syahwat politiknya, dewan juga bisa mengakomodasi kepentingan orang-orang yang diwakili.” Seperti perda perangkat desa kemarin, kata Turisti, dewan bisa memangkas usulan bupati yang menyebutkan perangkat desa harus mendapat rekomendasi dari bupati. “Tidak ada interview dan hanya tes tertulis oleh tim independen.”
Soal BBS yang disebut indekos di kotak anggaran Bupati, Turisti juga mengatakan bahwa anggaran bansos bukan kewenangan Bupati. “Soal penganggaran seluruh keuangan daerah, tak satu rupiah pun yang tanpa melalui persetujuan dewan.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
