Solopos.com, BOYOLALI — Bola panas pidato Bupati Seno Samodro, yang mengklaim bisa mengendalikan DPRD Boyolali terus bergulir. Kini, kalangan legislator mulai menggulirkan wacana penggunaan hak angket untuk menyikapi isi rekaman pidato Bupati Seno.
Rencana penggunaan hak istimewa DPRD ini dimotori oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Mereka siap menggalang dukungan penggunaan hak angket guna menyelidiki kebijakan Bupati Boyolali. Menurut Wakil Ketua DPRD Boyolali dari PAN, Turisti Hindriya, menggulirkan hak angket dinilainya lebih realistis mengingat partai politik (parpol) tersebut sudah sangat skeptis terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Kami akan usulkan hak penyelidikan. Dan kami akan gulirkan minta dukungan penggunaan hak angket Dewan,” kata Turisti, kepada Solopos.com, Jumat (13/12/2013).
Hak angket diusulkan untuk menyikapi isi pidato bupati yang beredar dalam bentuk rekaman. Jika penggunaan hak angket itu bisa disetujui, lanjut Turisti, penyelidikan dapat dilakukan kepada seluruh peserta resepsi hari lahir (harlah) Korpri yang hadir, siapa saja. Atau, orang-orang yang hadir saat pidato Bupati, dan orang-orang yang ada dalam rekaman tersebut untuk memberikan kesaksian.
“Tergantung kesimpulan akhir dari hak angket. Kalau Bupati dinyatakan bersalah, bisa saja impeachment, misalnya DPRD mendakwa Bupati telah melakukan pelecehan terhadap institusi DPRD.”
Turisti melanjutkan PAN memilih tidak membuat laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena pesimistis mereka akan memproses laporan tersebut. Menurutnya, masyarakat sudah banyak sekali melaporkan tentang pengumpulan pegawai negeri sipil (PNS) oleh Bupati untuk penggalangan dukungan pemilu, tetapi tak ada satupun yang diproses.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
