SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memberikan teguran kepada 21 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai tidak tertib dalam pengelolaan pajak tahun 2008. Hal itu sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi juga memastikan catatan dalam LHP BPK itu sudah masuk dalam penilaiannya, yang berarti akan menjadi pertimbangan dan catatan khusus dalam penempatan jabatan saat mutasi pejabat gelombang kedua nanti. Kendati demikian, saat ditanya kapan mutasi babak kedua itu akan dilaksanakan, Jokowi mengaku belum bisa memastikan.
“Saya sudah menyampaikan teguran ke masing-masing SKPD yang mendapat catatan dari BPK itu. Intinya saya minta mereka untuk lebih cermat dan teliti. Sebenarnya masalahnya kan hanya administratif dan setiap tahun begitu terus. Yang perlu ditingkatkan hanya kecermatan dan ketelitian,” jelas Jokowi.
Ditanya nama-nama ke-21 SKPD yang mendapat teguran tersebut, Jokowi mengaku tidak hapal. Dia hanya menyebut, SKPD itu terdiri atas hampir semua eselon, termasuk sekolah.
“Lihat saja saat mutasi pejabat nanti. Semuanya akan jelas. Itu sudah masuk dalam catatan saya dan akan berpengaruh pada penempatan pejabat saat mutasi,” kata dia.
Mengenai tujuh catatan dalam LHP BPK, Jokowi berpendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan pemerintah pusat pun, kata dia, LHP-nya juga mendapat catatan-catatan tertentu. Hal itu karena pemeriksaan yang dilakukan BPK saat ini lebih ketat.
Kendati demikian, Jokowi mengatakan, bila ditengok ke belakang, catatan yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Solo terus berkurang. Selain itu, kekeliruan yang dilakukan, kebanyakan bukan kesalahan lama yang terulang kembali, melainkan kekeliruan baru dan hanya bersifat administratif.
shs