SOLOPOS.COM - Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi. (Solopos/Ni’matul Faizah)
Solopos.com, BOYOLALI — Polres Boyolali akan menyiagakan personel di Asrama Haji Donohudan (AHD) Boyolali guna mengantisipasi gejolak terkait rencana penyelenggaraan Kongres Mujahidin VI, Sabtu-Minggu (19-20/8/2023).
Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, penjagaaan dilakukan di beberapa titik terutama sekitar AHD. “Yang pasti kami akan selalu berkoordinasi kemudian menyampaikan kepada pengurus Majelis Mujahidin agar tidak melakukan suatu aksi yang kontraproduktif,” ujar Petrus kepada wartawan di Kantor Bupati Boyolali, Kamis (17/8/2023).
“Kami akan mengantisipasi dan melakukan penjagaan di beberapa titik. [Titiknya di mana] nanti kita lihat,” imbuh Kapolres. Petrus mengungkapkan alasan Polres Boyolali mencabut rekomendasi Kongres Mujahidin VI di AHD.
Menurutnya, hal itu karena menindaklanjuti pencabutan rekomendasi yang terlebih dahulu dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kemenag Boyolali.
Menurutnya, hal itu karena menindaklanjuti pencabutan rekomendasi yang terlebih dahulu dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kemenag Boyolali.
Sebelumnya diberitakan, setelah Kementerian Agama (Kemenag) mencabut rekomendasi kongres Mujahidin VI di AHD Boyolali, Polres Boyolali dan Kemenag Boyolali juga turut mencabut rekomendasi serupa.
“Kemarin kan Kemenag RI mencabut izin, terus hari ini Kemenag Boyolali dan Polres Boyolali juga mencabut izin,” kata Plt Kepala AHD Boyolali, Dyah Sri Marwati, kepada Solopos.com, Rabu (16/8/2023).
“Karena tidak ada izin, [acara kongres Majelis Mujahidin] di Donohudan harus ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kecuali kalau mereka bisa memenuhi semua unsur-unsur administratif yang dibutuhkan,” kata dia.
Terpisah, Kepala Kemenag Boyolali, Taufiqur Rahman, juga membenarkan telah mengirimkan surat pencabutan rekomendasi kongres Mujahidin VI di AHD.
Pencabutan rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Kemenag Boyolali Nomor 6147/KK.11.09/5/BA.00/08/2023 yang dilayangkan ke Majelis Mujahidin di Solo. “Benar [ada surat pencabutan rekomendasi kongres Mujahidin VI oleh Kemenag Boyolali],” jawab Taufiq.
Sementara itu, Sekjen Majelis Mujahidin, Shobbarin Syakur, saat dimintai konfirmasi terkait pencabutan rekomendasi tersebut, mengungkapkan berdasarkan informasi yang ia terima dari Polda Jateng, pencabutan rekomendasi Kemenag RI dan Kemenag Boyolali bukan berarti menolak atau tidak sepakat dengan penyelenggaraan Kongres Mujahidin VI.
Pencabutan rekomendasi tersebut, lanjut dia, karena Majelis Mujahidin belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan oleh Kemenag RI untuk pemberian sebuah rekomendasi.
Hal tersebut, kata Shobbarin, sebagai peninjauan ulang dari rekomendasi Kemenag RI yang telah diterima Majelis Mujahidin pada 8 Agustus 2023 lalu.
“Jadi perlu dipahami oleh masyarakat dan instansi terkait bahwa tidak ada larangan kongres di Asrama Haji Donohudan, hanya diperlukan kelengkapan administrasi dari kepolisian dan hal ini sudah kami penuhi,” kata Shobbarin kepada Solopos.com, Kamis (17/8/2023).