SOLO – Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, membantah adanya intervensi dari pemerintah terhadap persoalan konflik di internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sejauh ini, pemerintah sebatas mengimbau agar kedua belah pihak yang bertikai segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami kan mengimbau. Supaya keberadaan Keraton Surakarta ke depannya bisa lebih optimal dalam menarik wisatawan untuk datang. Itu yang menurut saya penting,” tegas Rudy, sapaan akrab Wakil Walikota, saat dimintai tanggapan seputar rencana rekonsiliasi dua raja di Keraton Surakarta, Sabtu (12/5/2012).

Rudy mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemkot Solo, khususnya Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), terkait penyelesaian konflik keraton tersebut, salah satunya dengan mengantarkan pihak keraton ke Pemerintah Provinsi Jateng. Untuk detil penyelesaian di tingkat Provinsi Jateng tersebut, Rudy mengaku tidak mengetahui secara pasti.

“Yang jelas Pak Wali kemarin sudah mengantar ke sana (ke Pemerintah Provinsi Jateng-red). Tapi karena itu persoalan internal ya biarlah pihak keraton sendiri yang menyelesaikannya. Dari Pemkot kan sebatas mengimbau. Tapi penyelesaiannya seperti apa saya tidak mengetahui secara detil karena saya tidak ikut mendampingi saat ke Provinsi,” tegasnya lagi.

Perihal rekonsiliasi dua raja Keraton Surakarta, diakui Rudy sangat penting. Namun terhadap keputusannya, Rudy mengatakan kewenangan tetap ada di tangan pihak keraton.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, saat ditemui secara terpisah. Pihaknya juga berharap pihak keraton bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Solo, Umar Hasyim, yang juga anggota Komisi IV DPRD, menambahkan penyelesaian permasalahan internal keraton tersebut perlu dilakukan agar ke depan permasalahan yang ada tidak menghambat pihak keraton dalam mengajukan permohonan bantuan ataupun pencairan dana bantuan dari pemerintah, demi kelestarian Keraton Surakarta.

“Kami tentunya berharap pihak keraton bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada agar hal itu tidak menghambat pihak keraton dalam mengajukan permohonan maupun pencairan dana-dana bantuan dari pemerintah,” kata Umar.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif