Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Seno Kusumo (JIBI/SOLOPOS/Yus Mei Sawitri)
Imbauan itu dilontarkan tokoh masyarakat Boyolali yang juga kakak kandung Bupati Seno Samodro, Seno Kusumo Harjo, dalam acara workshop yang digelar oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Boyolali di Pendopo Kabupaten, akhir pekan lalu. Sekitar 600 orang dari kalangan guru Muhammadiyah hadir dalam acara tersebut.
“Pejabat itu kan pekerjaannya banyak. Ngapain terlalu banyak komentar, lebih baik fokus pada tugasnya saja. Saya mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati supaya memberi tahu pejabat agar tak terlalu banyak komentar,” kata Seno Kusumo.
Seno Kusumo mengklaim Boyolali tidak akan cepat maju jika para pejabatnya hanya sibuk mengomentari polemik yang berkembang di media massa. Dia juga menepis bahwa beberapa program Boyolali, salah satunya relokasi, banyak menuai tanggapan miring. “Mana banyak komentar-komentar miring. Yang berkomentar hanya itu-itu saja. Kalau memang programnya sesuai dengan kesepakatan Perda, jalankan saja. Tak usah memedulikan apa yang ada di media,” imbuhnya.
Beberapa kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, Seno Samodro dan Agus memang mengundang sorotan. Yang paling banyak menuai polemik adalah rencana relokasi kantor Pemkab dan mutasi PNS. Relokasi disorot karena masyarakat menilai program tersebut menyerap terlalu banyak anggaran dari APBD dan tidak mendesak dilakukan. Sedangkan mutasi dikritik karena dinilai dilakukan terlalu sering, sehingga malah tidak efisien.
Sementara itu, peneliti dari Maarif Institute, Sarbini, yang juga hadir dalam workshop menilai pelarangan pejabat untuk berkomentar tidak perlu dilakukan. Para pejabat, sambung dia, lebih baik memberi pernyataan jika memang sesuai dengan tugas mereka. “Kalau berkomentar sesuai dengan visi, misi dan tugasnya seharusnya tidak dilarang,” tegas Sarbini.
JIBI/SOLOPOS/Yus Mei Sawitri
