SOLOPOS.COM - Pasar Klewer (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
SOLO — Pengurus Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) berencana mengadakan audiensi dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terkait wacana revitalisasi Pasar Klewer yang kembali digulirkan.
Rencana itu dibuat menyusul telah diajukannya permohonan bantuan revitalisasi dari Pemerintah Kota (Solo) ke Pemerintah Pusat. Sebelumnya, Gita menyatakan tengah mengkaji permohonan tersebut lantaran dana yang diperlukan sangat besar, yakni sekitar Rp285 miliar. Besarnya anggaran yang diperlukan membuat Gita menilai revitalisasi mustahil dilakukan tahun ini.
Akan tetapi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku siap menyokong pembangunan kembali pasar konfeksi terbesar di Jawa Tengah itu. Pemkot Solo juga terus berusaha melakukan lobi-lobi supaya proses revitalisasi bisa segera berjalan.
Wacana itu membuat pedagang Pasar Klewer kembali bergejolak. HPPK yang sejak awal menentang rencana revitalisasi dengan lantang angkat bicara.
“Ya sah-sah saja kalau Pemkot mengajukan proposal ke Pusat, itu kan memang kewajiban dan kewenangannya. Namun, pedagang tetap bersikeras menolak revitalisasi,” ungkap Pejabat Humas HPPK, Kusbani, saat ditemui wartawan di sekretariat HPPK, Rabu (17/4/2013).
Belakangan ini, imbuh Kusbani, komunikasi antara Pemkot dan pedagang dirasa sangat kurang. Sehingga, keinginan kedua belah pihak tidak bisa terjembatani dengan baik. Pedagang berharap Pemkot sudi mendengarkan keinginan mereka untuk mengurungkan rencana revitalisasi.
Oleh karena itu, HPPK siap bertandang ke Jakarta untuk meminta audiensi dengan Menteri Perdagangan. Lebih kurang tujuh orang perwakilan pedagang akan segera diutus untuk menghadap Gita Wirjawan.
Dalam audiensi tersebut, pedagang akan mengemukakan masukan ihwal rencana revitalisasi kepada Gita. Pedagang meminta Kemendag tidak grusa-grusu menyetujui wacana itu. Pasalnya, revitalisasi Pasar Klewer membutuhkan kajian mendalam lantaran menyangkut banyak persoalan sosial. Oleh karena itu, Kusbani meminta Kemendag berfikir matang-matang sebelum menggelontorkan bantuan dana.
