SOLOPOS.COM - Kondisi Pasar Klewer (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
SOLO– Menghadapi derasnya penolakan terhadap revitalisasi Pasar Klewer, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tampak melunak. Pemkot mulai membuka kemungkinan menunda revitalisasi pusat grosir kain di Solo ini.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo, seusai apel gelar pasukan di halaman Stadion Manahan, Rabu (19/9/2012). Wawali menyatakan, jika feasibility study (FS) versi Himpunan Pedagang Pasar Tradisional (HPPK) dianggap lebih mewakili kebutuhan pedagang, Pemkot siap mengakomodasinya.
“Mana yang disetujui pedagang, gitu saja,” ujarnya.
“Mana yang disetujui pedagang, gitu saja,” ujarnya.
Rudy menekankan, FS atau studi kelayakan hanya untuk melihat sejauh mana kualitas bangunan saat ini. Pihaknya meminta langkah tersebut tak dikait-kaitkan dengan teknis pembangunan.
“FS bukan untuk menentukan DED, hanya layak atau enggak dibangun lagi. Jangan dialihkan masalah pembangunannya dulu.”
“Kalau memang FS satunya tidak menunjukkan penurunan kualitas bangunan ya enggak masalah. Kita kembalikan lagi ke pedagang,” urainya.
Diungkapkan Rudy, wacana revitalisasi Pasar Klewer sejatinya untuk pedagang sendiri. Pihaknya hanya mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi lantaran kondisi bangunan Klewer.
“Tugas Pemkot itu antisipasi, cek kualitas bangunan. Kalau nanti ada sesuatu, yang jelas kami pernah melakukan hal baik bagi pembeli maupun pedagang.”
Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan pedagang untuk meyakinkan pentingnya revitalisasi. Pasca uji publik kemarin, pihaknya juga terus menyempurnakan FS agar bisa diterima semua kalangan pedagang.
“Hasil koordinasi itu kami jadikan resume untuk mengkaji studi itu sendiri. Jadi sebelum koordinasi menghasilkan solusi, belum akan ada sosialisasi.”
Terkait intervensi Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (Ikappi) yang menghalangi pencairan dana Kemendag hingga membawa Klewer ke isu nasional, Rudy enggan berkomentar. Menurutnya, semua kelompok berhak menyampaikan pendapat.
Rudy menerangkan, pengajuan itu merupakan ancang-ancang jika pedagang setuju dengan revitalisasi. Artinya, modal untuk revitalisasi pasar tak lagi jadi pemikiran.
“Ini cuma ancang-ancang, mau disetop ya silakan. Wong disetujui saja belum,” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Anung Indro Susanto, menyatakan pembaruan FS pasca uji publik terus berjalan. Anung menambahkan, jika FS sudah fix dan disetujui, pihaknya siap membahas proses revitalisasi yang lebih kompleks.