SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
DEMO TEMBAKAU--Ribuan petani tembakau berdemo di depan kantor Pemkab Boyolali, Kamis (22/11/2011). Mereka menyerukan dan meminta Pemkab Boyolali untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tembakau. (JIBI/SOLOPOS/Farida Trisnaningtyas)
BOYOLALI–Ribuan petani tembakau di wilayah Kabupaten Boyolali menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Boyolali, Kamis (22/12/2011).
Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Mereka juga mendesak Pemkab Boyolali dalam hal ini Bupati untuk menolak RPP tembakau.
Dikhawatirkan, regulasi ini akan membelenggu dan menghancurkan kehidupan petani tembakau. Para demonstran yang tergabung dalam Organisasi Petani Merapi Merbabu (OPMM) melakukan long march dari Taman Kota Sonokridanggo menuju kantor Pemkab Boyolali di Jalan Merbabu sekitar pukul 10.00 WIB.
“RPP pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan adalah bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat. Kami meminta Boyolali untuk ikut menolak RPP tembakau, tolak impor tembakau serta menolak Perda kawasan tanpa rokok,” ujar Sekjen OPMM, Syukur Fahrudin saat ditemui wartawan di sela demontrasi, Kamis (22/12).
Syukur menegaskan jika RPP tembakau disahkan Presiden pada bulan Desember ini sekitar 30 juta orang yang menggantungkan hidup dari produksi tembakau akan kehilangan sumber penghidupan serta mata pencaharian. Dia menyebutkan beberapa pasal dalam regulasi tembakau dituding juga syarat kepentingan. Antara lain, adanya desakan negara untuk melakukan impor tembakau.
Ia menambahakan jika tetap diberlakukan, ribuan petani yang tersebar di 10 kecamatan penghasil tembakau bakal terpukul. Selain itu, Pemkab Boyolali juga akan kehilangan pendapatan APBD dari sektor tembakau.
Sejumlah perwakilan aktivis pertanian ituhanya ditemui kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut), Wisnu Hermadi serta Kepala bagian Perekonomian Sri Prihastoro dan Kabid Pertanian, Supardi. Pada kesempatan itu Kepala Distanbunhut menyatakan dukungannya untuk menolak RPP Tembakau. Pasalnya, sebanyak 10 dari 19 kecamatan di Boyolali ditopang dengan sektor pertanian tembakau.
(rid)